SERANG, (B1) – Proses pembangunan gedung empat SDN terdampak pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang ditarget akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Ke empat SDN tersebut yakni, SDN Cipete di Kecamatan Kragilan, SDN Inpres, SDN Cilayangguha dan SDN Seba berada di Kecamatan Cikeusal.
“Target tahun ini bisa dibangun karena memang tuntutan siswa, pengajar sudah sangat mendesak kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud),” jjar Asisten Daerah (Asda) I Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Nanang Supriatna usai meninjau lokasi lahan SDN terdampak di Kecamatan Cikeusal pada Kamis, (15/10/20).
Dia mengatakan, dilakukannya peninjauan menindaklanjuti hasil rapat bersama Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Serang, Ade Ariyanto berkaitan dengan progres percepatan relokasi empat SDN yang terkena dampak pembangunan jalan tol Serang-Panimbang. Nanang menyebutkan, progres pembangunan empat SDN tersebut sebetulnya sudah lama untuk tahap pembangunannya, namun karena banyak kendala hingga kini belum dilaksanakan.
“Kendala itu adanya beberapa yang keberatan pertama PT. Wika (Wijaya Karya) Tbk persero tentang kontruksi lokasi akan dibangunnya 4 SDN kesulitan akses, juga bidang kontruksi ketika akan dibangun. Sehingga, Pak Pjs Bupati Serang memerintahkan, Dinas PUPR, Dindikbud dan Perkim untuk melihat kondisinya dilapangan,” terang Nanang.
Kendati demikian, Nanang belum bisa memastikan untuk lokasi tepatnya akan dibangun empat SDN tersebut.
“Ini belum final, masih program kajian. Jadi, untuk lahannya kita lihat gambarannya, yang jelas masih ada kajian untuk kepentingan kenyamanan murid dan pengajarnya,” jelasnya.
Sementara PPK Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang, Temmy Saputra memastikan, jika sudah ada legalnya melalui SK (surat keputusan) Bupati Serang pihak BPJT atau Badan Pengelola Jalan Tol akan memberikan pinjaman baik untuk pembayaran tanah dan pembangunan gedung empat gedung SDN.
“Dengan begitu yang terpenting bangunan SDN sudah berdiri sedangkan proses pengadaannya tetap berjalan. Jadi percepatan pembayaran tanah pengganti sudah saya kasih solusi, kita serahkan semua ke Pemkab Serang selaku pemilik aset. Yang penting Pemkab Serang pastikan tanahnya dulu dan satu versi. Pastikan SK Bupati Serang juga tidak berubah, dengan lahan posisinya efisien, efektif terhadap keuangan negara,” tuturnya. (cj/ri).
