Wali Kota Serang Terima Peserta Aksi Aliansi Gempar Tolak UU Omnibus Law

 

SERANG, (B1) – Aliansi Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (Gempar) yang tergabung dari berbagai Universitas dan perguruan tinggi se-provinsi Banten, berorasi di depan gedung Pusat Pemerintah Kota Serang. Pendemo menuntut Pemerintah Kota Serang, menyampaikan aspirasi mereka ke DPR-RI untuk menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis, (15/10/20).

Aksi yang berlangsung damai tersebut dijaga dengan penjagaan ketat dari Satpol-PP dan Polisi. Para mahasiswa mendesak untuk bertemu dan bertukar pikiran dengan Wali Kota Serang, Syafrudin. Atas tuntutan tersebut, Syafrudin mengundang langsung para Mahasiswa untuk bertatap muka dan berdiskusi.

Saat berdiskusi para mahasiswa menyampaikan aspirasinya secara langsung tanpa adanya adu otot. Wali Kota Serang, Syafrudin, menyampaikan, sehubungan aksi demonstrasi baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Mahasiswa, elemen masyarakat serta para buruh, Pemkot Serang menyikapi dengan menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat.

Wali Kota Serang, juga menyiapkan surat penolakan yang disediakan langsung oleh Pemkot Serang, agar diupayakan bisa disampaikan ke DPR-Ri.

Dalam diskusi, Syafrudin juga mengingatkan yang namanya ciptaan manusia ada kekurangan. Meski begitu ia katakan tidak semua berdampak buruk terhadap rakyat.

Pemkot Serang juga akan mengkaji bersama, mana yang mau ditolak atau mana yang baik. Karena menurutnya semua bisa didiskusikan bersama.

Syafrudin merasa ia terpilih bukan karena DPR-RI tetapi dari rakyat. Oleh sebab itu Syafrudin berjanji ke Mahasiswa, akan mengusahakan semua aspirasi yang disampaikan. Namum bukan hanya dari Mahasiswa tetapi dari semua masyarakat di Kota Serang.

“Saya juga belum mempelajari poin yang mana yang ada kekurangan karena ada 820 lembar, jadi poin-poinnya belum jelas. Aspirasinya belum terungkap, mana yang jadu kekurangan atau mana yang jadi keberatannya. Hanya judulnya saja tuntut untuk menolak,” terang Syafrudin, kepada awak media usai menerima aksi mahasiswa.

Sementara itu, korlap aksi Gempar Ahmad Ruiyat menyatakan, dirinya atas nama mahasiswa dan kalangan buruh, meminta kepada Walikota Serang untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Walikota Serang harus secepatnya memberikan surat kepada DPR-RI. Bahwa mahasiswa Banten, khususnya mahasiswa Kota Serang menolak dengan keras terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Syafrudin sempat menandatangani beberapa aspirasi pendemo. Aliansi Gempar bertekad mengajukan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah pusat. (kom/ji).

1,785 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment