DPRD Banten Minta Kepala Sekolah Harus Inovatif dan Lakukan ‘Lompatan’

 

SERANG, (B1) – Kekosongan jabatan kepala sekolah menengah negeri, baik SMA maupun SMK, telah terisi dengan penetapan yang definitif melalui keputusan Gubernur Banten, Wahidin Halim, yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.

Kebijakan tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat, terutama dari Komisi 1 DPRD Provinsi Banten yang membidangi pemerintahan, aparatur dan kepegawaian.

“Ini positif dan langkah tepat, tinggal para kepsek yang diangkat harus inovatif dan lakukan lompatan seperti terobosan yang banyak dilakukan oleh gubernur Banten, Wahidin Halim. Jangan lembek dan banyak ngeluh, rubah mindset dan bangun kultur kondusif dan kompetitif di satuan pendidikan, hadirkan iklim kreatifitas yang produktif di era digital dengan suasana pandemi ini harus jadi tantangan” ujar anggota Komisi 1 DPRD Banten, A. Jazuli Abdillah, Rabu, (2/9/20).

Menurut Jazuli, syarat menjadi kepala sekolah tidak hanya memenuhi kebutuhan normatif administratif sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, tapi juga aspek kinerja dan leadership atau kepemimpinan.

“Pertimbangannya jangan hanya normatif administrasi saja, seperti 10 poin yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, tapi juga ada aspek penilaian kinerja dan kepemimpinan atau kecakapan ledershipnya, serta punya trackrecord yang baik selama mengajar karena kepsek itu bukan profesi. Profesi asalnya ya guru, cuma diperbantukan sebagai kepsek atau mendapat tugas tambahan. Jadi harus siap diganti atau dicopot kapan saja dan kembali jadi guru,” paparnya.

Jazuli juga meminta dinas pendidikan tidak kaku memahami berbagai aturan dari pusat, termasuk permendikbud 6 tahun 2018. Hal ini harus disingkronkan dengan realitas obyektif yang ada di Banten.

Dikatakan, aturan model permen begitu tidak ditafsirkan tunggal, harus disesuaikan dengan kondisi obyektif yang ada. Terlebih kondisi sekolah kan beda-beda dan jumlah guru yang memiliki sertifikat diklat calon kepala sekolah sangat terbatas bahkan kurang.

Ada sekolah di wilayah yang tidak ada guru yang punya sertifikat, harus ada pejabatnya. Bahkan ada juga sekolah kejuruan yang kepseknya harus punya kompetensi khusus.

Misalnya soal perikanan, penerbangan, pariwisata atau kepelabuhan. Oleh karena itu, Dindik harus intens komunikasi dan konsultansi terkait aturan dengan pusat.

“Andaipun ada potensi gugatan hukum, ya serahkan saja pada biro hukum dan BKD, bukan ranah dindik. Pihak Dindik dengan segala aparaturnya fokus saja bekerja melayani masyarakat, terutama siswa yang orang tuanya sedang susah karena pandemi covid-19, ini,” pungkasnya. (jo/way).

1,152 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment