Total Covid 74.018 Ada Penambahan 1671 Orang

JAKARTA, (B1) – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19, Sabtu (11/7/20) totalnya menjadi 74.018 setelah ada penambahan sebanyak 1.671 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 34.719 setelah ada penambahan sebanyak 1.190 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 3.535 dengan penambahan 66. Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 23.310 pada hari sebelumnya, Jumat (10/7) dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 1.038.988. Adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 161 laboratorium, Test…

22,210 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Read More

Didampingi Andika Hazrumy, PAS Terima Arahan dari DPP Golkar

  JAKARTA, (B1) – Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Ratu Ati Marliati-Sokhidin, memenuhi undangan DPP Partai Golkar, Sabtu (11/7/20), untuk menerima arahan. Pasangan dengan jargon PAS (Pasangan Ati-Sokhidin) itu hadir bersama 17 pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa I (Jawa Barat & DKI Jakarta & Banten) DPP Partai Golkar, Andika Hazrumy tampak hadir mendampingi para pasangan calon kepala daerah asal Banten. Ditanya terkait target kemenangan, Andika mengaku optimistis paslon yang diusung Partai Golkar akan mendapatkan hati di…

33,633 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Read More

Layangkan Surat Protes, Amuk Bahari Banten Tolak Pengesahan RZWP3K

  SERANG, (B1) – Pembahasan usulan terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang rencananya akan digulirkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Banten, mendapatkan penolakan dari Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Banten. Hal tersebut mencuat kembali, setelah adanya desakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, juga Menteri Dalam Negeri, yang meminta Pemprov Banten untuk bekerja ektra cepat dan segera membahas dan mengesahkan RZWP3K Provinsi Banten. “Ditengah kondisi Wabah COVID-19 yang sedang melanda dan mengancam keselamatan rakyat. DPRD bersama Pemprov Banten tetap membahas RZWP3K….

6,637 kali dilihat, 15 kali dilihat hari ini

Read More

Gubernur Banten Ajukan Raperda Penambahan Penyertaan Modal Bank Banten dan RZWP3K

SERANG, (B1) – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyampaikan, sesuai dengan hasil telekonferensi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Direksi dan Komisaris Bank Banten, Direktur PT BGD, Pemprov Banten, serta koordinasi intensif dengan OJK, Pemerintah Provinsi Banten didorong untuk melakukan konversi atas dana yang tertahan sebagai penambahan penyertaan modal. Hal itu disampaikan Gubernur Banten saat membacakan Nota Pengantar dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Gubernur tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Saham PT Banten Global Development Tbk. untuk PT Bank Pembangunan Daerah…

452 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Read More

Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat Selama Pandemi, Perlu Disikapi Serius

  JAKARTA, (B1) – Angka kasus kekerasan pada perempuan dilaporkan naik selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kekerasan berbasis gender ini perlu disikapi dengan serius mengingat kebutuhan korban menjadi dilematis. Hal ini dikarenakan petugas atau pendamping, harus mengantisipasi dengan cermat situasi dan kondisi risiko penularan COVID-19 pada saat memberikan bantuan. Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dr. Reisa Broto Asmoro mengungkapkan besarnya kenaikan angka kekerasan terhadap perempuan sejak pandemi COVID-19 pada Maret lalu. “Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A dan Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan…

15,560 kali dilihat, 8 kali dilihat hari ini

Read More

Mantan Ketua DPR Dukung OJK Dibubarkan

  JAKARTA, (B1) – Mantan Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendukung apabila DPR RI bersama pemerintah, membubarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik melalui Perppu ataupun perangkat kebijakan lainnya. Fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan kepada Bank Indonesia. “Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pengadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri…

17,448 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Read More