Ketua MPR Beri Bantuan Perahu Evakuasi Korban Banjir

 

JAKARTA, (B1) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melalui Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) yang dipimpin oleh mantan anggota DPR RI 2014-2019 dari Partai Golkar Dwi Aroem Hadiati Alzier kembali menyerahkan bantuan sosial kepada warga DKI Jakarta untuk mengatasi bencana banjir.

Bantuan berupa 1 perahu karet diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila Ranting Pengadegan untuk  dimanfaatkan mengevakuasi warga di wilayah Pengadegan Timur. Bantuan tersebut diserahkan Ketua Umum GERAK BS, Aroem Alzier, diterima Ketua Ranting Pemuda Pancasila Pengadegan Teddy dan Sekretaris Rizky.

“Ormas Pemuda Pancasila yang punya rekam jejak sebagai Duta Pancasila, wajib turut serta membantu warga yang terkena musibah. Hal ini sesuai dengan nilai Pancasila, karena menyangkut persatuan serta perikemanusiaan. Siapapun yang terkena musibah, wajib dibantu tanpa melihat suku, agama, ras, maupun golongan,” ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (25/2/20).

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menekankan musibah banjir datang bukan semata karena curah hujan ekstrem. Melainkan juga akibat kelalaian warga menjaga lingkungan, dan terutama akibat belum tepatnya kebijakan pembangunan daerah dalam mengantisipasi banjir.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyetop pemberian izin pembangunan mall maupun hunian yang menyalahi aturan tata ruang dan tata wilayah. Di Indonesia ini ada begitu banyak anak bangsa yang ahli dalam manajemen pembangunan kota, seharusnya bisa dimanfaatkan. Pembangunan yang dilakukan haruslah bersahabat dengan alam, bukan justru merusak,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, dengan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) mencapai Rp 87,95 triliun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya mampu membuat berbagai program kerja guna menanggulangi banjir. Jangan biarkan rakyat terus menerus menderita akibat terkena musibah banjir sepanjang waktu.

“Kejadian banjir berulang kali yang dialami DKI Jakarta menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah lainnya agar tak sembarangan menjalankan pembangunan, tanpa memperhatikan analisis dampak lingkungan. Serta bijak menggunakan APBD bukan untuk memperkaya pribadi maupun golongan, melainkan untuk kepentingan rakyat. Rakyat yang sejahtera lahir bathin, terbebas dari ketakutan dan kesengsaraan adalah amanah yang diemban setiap pemimpin,” pungkasnya. (man).

17,711 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment