ALIPP Desak KPK Panggil Tatu dan Airin Terkait Kasus Wawan

 

SERANG, (B1) – Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada, meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segara melakukan pemanggilan kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Walikota Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany, karena diduga menerima aliran uang diduga hasil korupsi dari Tubagus Chaeri Wardana (TCW) atau Wawan.

Uday mengungkapkan, dalam dakwaan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (31/10) lalu, nama Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Airin Rachmi Diany, disebutkan menerima aliran uang diduga hasil korupsi dari Tubagus Chaeri Wardana (TCW) atau Wawan.

Tatu disebut menerima uang Rp4 miliar lebih, untuk biaya saat maju sebagai calon Wakil Bupati Serang dalam Pilkada 2010. Selain Tatu, TCW juga disebut mengeluarkan biaya untuk kebutuhan Pilkada Tangsel 2010-2011, yang diikuti Airin Rachmi Diany.

“Informasi yang kita dapatkan dari KPK, TPPU mengalir ke 50 orang di Banten dua diantaranya Walikota Tanggerang Selatan dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Dan saya berharap KPK segera melakukan tindakan yang tegas agar ada kepastian hukum, tidak ada istilah tebang pilih kepada siapapun,” ungkap Uday.

Dilanjutkan Uday, untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum, maka KPK harus segara melakukan pemeriksaan kepada kedua Kepala Daerah itu, agar masyarakat Banten kepercayaannya kepada KPK kembali lagi.

“Kemarin juga banyak yang dipanggil. Ada dari Pandeglang, Serang dan Tangsel. Tapi kenapa Airin dan Tatu belum juga dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Menurutnya, pemanggilan dan pemeriksaan kepada kedua orang tersebut akan menyembuhkan luka hati masyarakat Banten terhadap penegak hukum di Banten.

Karena, lanjutnya, untuk saat ini masyarakat Banten hanya bisa berharap kepada KPK dalam penyelesaian kasus tersebut.

“Rakyat Banten hanya bisa berharap kepada KPK untuk penyelesaian kasus itu. Sementara untuk penegak hukum lainnya masyarakat Banten kurang memiliki kepercayaan penuh. Karena faktor integritas, independensinya dipertanyakan,” tegasnya.

Namun, kata Uday, apabila KPK tidak melakukan pemeriksaan kepada kedua kepala daerah itu dengan dalih menghadapi Pilkada, hal tersebut hanya akan mengulangi kesalahan KPK untuk kedua kalinya, yang pada Pilgub Banten kemarin, pimpinan KPK beralasan serupa.

“Apabila KPK tidak memanggil mereka berdua karena berhadapan dengan Pilkada sebetulnya itu statmen sudah basi, persis seperti statmen ketua KPK terdahulu Tufikurohman ruqi yaitu nanti saya pemanggilannya setelah pilkada nanti bakal diusut. Tapi nyatanya mana. Kalau memang iya sebutkan namanya. Atau sekarang sudah Pilgub. Apakah itu Rano Karno, WH, atau Andika dan rakyat bertanya-tanya atas statmen itu,” tutupnya. (Baehaqi).

1,536 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment