BALHI Minta Kantor Pertanahan Berantas Mafia Tanah

 

SERANG, (B1) – Badan Antisipator Lingkungan Hidup Indonesia (BALHI), mendatangi pihak ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

Saat dihubungi Bantensatu.co, Selasa (21/1/2020) malam, Ketua BALHI, Heri A Sukri menyampaikan, bahwa kedatangan BALHI ke ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, untuk menuntut agar ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, memberantas mafia tanah.

“Kami sebenarnya miris dengan proses-proses pertanahan yang indikasinya mengarah adanya celah terhadap regulasi yang ada di ATR/BPN Serang dan akhirnya di manfaatkan oleh oknum mafia tanah. Kami khawatir dan menduga pola mafia-mafia tersebut ada oknum institusi pertanahan-nya,” ungkap Heri.

Dari bahasan audiensi tadi, lanjutnya, pihak BPN mempersilahkan seandainya ada laporan dugaan mafia tanah, dan BALHI Banten, akan mengawal proses dibidang terkait yang ada.

“Seandainya tidak selesai, kan ada jalur hukum yang bisa di tempuh. Namun dalam hal ini, saya menyayangkan seandainya masyarakat mesti bersengketa sampai ke jalur hukum dengan para mafia tanah. Padahal prosesnya tidak mesti seperti itu. Seandainya tidak ada celah bagi pelaku mafia tanah, kan kasihan masyarakat, mesti berurusan dengan hukum baik pidana atau perdatanya. Ditambah lagi informasi dari Ombudsman Banten Minggu lalu, bahwa 2019 laporan pertanahan dapet peringkat pertama dan ini menjadi preseden buruk atau raport merah bagi kantor ATR/BPN,” jelasnya.

Dengan adanya hal tersebut, pihaknya menilai, ada indikasi celah bagi pelaku mafia-mafia tersebut, yang memanfaatkannya demi keuntungan pribadi.

“Dengan begitu, mungkin dalam hal reformasi agraria di Kantor ATR/BPN Serang, mesti di reformasi lagi untuk mengurangi atau menghilangkan praktek mafia tersebut, agar masyarakat Serang atau Banten umumnya tidak dirugikan hak atas tanah nya,” pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan rilis dari Humas Polres Serang Kota, saat audiensi berlangsung, Kasi Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang mengatakan, apabila ada atau ditemukan mafia tanah, masyarakat bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kapolres Serang Kota AKBP Edhi Cahyono, S.IK., melalui Kabagops Polres Serang Kota Kompol Giyarto, SH., MH., yang meminta agar segera melaporkan jika ada mafia tanah.

“Terkait dengan perkara, masyarakat bisa minta bantuan dan atau perlindungan hukum kepada pihak Kepolisian. Terkait dengan transparansi informasi publik, semua ada aturannya,” pungkasnya. (Baehaqi).

4,665 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment