Aliansi Buruh Banten Bersatu Nilai Omnibus Law Jauh dari Pancasila

 

TANGERANG, (B1) – Ratusan buruh dari Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3), gelar aksi di depan Pusat Pemerintahan Kota Tangeran, Rabu (22/1/20). Aksi dilakukan terkait penolakan RUU Omnibus Law
.
Dalama tuntutannya AB3 menyatakatan sikap untuk menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Karena menurutnya RUU tersebut ada indikasi merugikan buruh dan merupakan gaya baru penjajahan.

“Bahwa pada hari ini kami Aliansi Buruh Banten Bersatu(AB3), dari bergabungnya beberapa serikat buruh/serikat pekerja se Banten menyatakan sikap, tentang penolakan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Yaitu sebuah penggabungan beberapa Undang-Undang menjadi induk produk sebuah Undang-Undang yang masih kontroversi. Kami menilai isinya sangat merugikan buruh dan rakyat pada umumnya,” jelasnya.

Joko Purwanto Korlap dari SBGTS-GSBI PT Panarub Industry mengatakan, keputusan yang diambil oleh pemerintah saat ini sangat merugikan kaum buruh. Karena dinilai pro kepada pemilik modal.

“Kami dari semua unsur buruh seluruh Indonesia sangat keras menolak yang namanya Omnibus Law. Selain menghancurkan kesejahteraan kaum buruh dan rakyat, Omnibus Law ini dinilai cacat hukum. Karena secara hirarki seluruh Undang-Undang yang ada di Indonesia berpatokan pada Pasal 12 Tahun 2012. Dimana di situ disebutkan jenis-jenis hirarki peraturan Undang-Undang. Terdiri dari Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR dan selanjutnya. Selain itu juga menurut kami Omnibus Law adalah radikal” tegasnya.

Joko menilai Omnibus Law tidak mencerminkan Pancasila. Karena seperti tidak manusiawi dalam setiap mengambil keputusan dan terkesan ditutupi terkait buruh.

“Saat ini pemerintah sangat keras ingin merubah dan mensahkan RUU Omnibus Law. Padahal Omnibus Law ini tidak ada naskah akademik, sebagaimana di UU No 12 Tahun 2011 yang diubah menjadi UU No 15 Tahun 2019. Pembetukan RUU nya juga secara tertutup, terkesan memaksakan. Selain itu, pihak-pihak terkait, seperti buruh tidak dilibatkan dalam proses pembetukan UU Omnibuslaw. Sangat tidak Pancasila, karena merugikan kaum buruh dan masyarakat luas,” pungkasnya. (fikri).

5,740 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment