Kacab Bulog Tangerang: Seharusnya Tidak Ada Lagi Penyelewengan BPNT

 

TIGARAKSA, (B1) – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah seharusnya tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Sebab program BPNT ini merupakan penyempurnaan dari program-program sebelumnya, yakni Bantuan Beras Mikin (Raskin) dan Bantuan Beras Sejahtera (Rastra).

Demikian dikatakan Junaedi, Kepala Cabang (Kacab) Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Tangerang, saat penyerahan langsung BPNT kepada ratusan masyarakat Legok, kemarin. Penyaluran BPNT kini dilakukan Bulog kepada suplier yang dilanjutkan kepada agen BRIlink atau e-waroeng yang ditunjuk.

“Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan haknya. Karena BPNT sebelumnya diserahkan ke pasar bebas maka pada praktiknya banyak masalah,” ujar Junaedi.

Mulai April 2018 Bulog kembali ditunjuk untuk menjadi manajer suplier BPNT terutama untuk urusan beras. Sedangkan untuk urusan telor, itu diserahkan kepada suplier di tingkat Kabupaten.

“Kami masih butuh koordinasi dengan Dinas Sosial dan suplier di tingkat bawah. Agar BPNT ini menggunakan beras premium atau medium dari bulog. Saya berharap kedepan penyaluran BPNT ini akan berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti pada program sebelumnya,” jelasnya.

Sekcam Legok Tatang Supriyatna mengungkapkan, sebelumnya penyaluran BPNT ini dilaksanakan di 11 agen BRIlink yang ada di Kecamatan Legok. Namum hasil verifikasi tinggal 5 agen BRIlink dan e-waroeng yang bisa menyalurkan BPNT ini. Tahun ini tinggal 2 penyalur BPNT yakni satu agen BRIlink dan satu e-waroeng.

“Kami akan terus mendukung dan membantu pengawasan agar penyaluran BPNT ini lebih baik. Saya juga berharap pengambilan BPNT ini dapat dilakukan di masing-masing desa tidak disentralkan di satu atau dua tempat saja,” tegasnya.

Salah satu suplier Mohamad Jembar mengaku, pihaknya memang benar telah menerima SK suplier BPNT di Kabupaten Tangerang. Namun untuk menangani 127.343 penerima BPNT di 29 kecamatan saat ini belum sanggup. Untuk itu pihaknya menyerahkan sepenuhnya pembagian penyaluran ini kepada perum bulog sebagai manajer suplier.

Jembar berharap para pendamping TKSK dan pendamping PKH agar bisa duduk bareng untuk menyatukan persepsi terkait penyaluran program BPNT ini. Jangan sampai antar pendamping terjadi gesekan sementara masyarakat miskin tidak menerima haknya sesuai aturan.

“Kita harus kembali kefitrah untuk membantu masyarakat miskin. Kan mereka juga tidak mau miskin terus-terusan. Disilinah fungsi para pendamping untuk bekerja maksimal,” tandasnya. (Gie).

4,477 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment