SWOT Tolak Larangan Aksi Mahasiswa Jelang Pelantikan Presiden

 

SERANG, (B1) – Aktivis SWOT Kota Serang Jejen menyatakan, pelarangan aksi jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, adalah upaya massif pemerintah dalam membungkam gerakan mahasiwa yang kritis. Semakin massif dilarang, akan menambah sisi gelap demokrasi di Indonesia.

“Ada yang ganjil dengan pelarangan demonstrasi dari Polri. Tanpa dasar hukum, tanpa melalui regulasi-regulasi yang rasional, tiba-tiba melarang demonstrasi. Kita kan Negara Demokrasi, dimana segala ketentuan lahir dari Konstitusi,” kata Jejen kepada kepada Bantensatu.co saat di wawancara, Kamis (17/10/2019).

Artinya, ucap Jejen, upaya pembungkaman demonstrasi bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945.

Dimana disana disebutkan, bahwa tidak ada sedikitpun bunyi soal larangan menyampaikan pendapat dimuka umum.

Menurut Jejen, melencengnya perintah Polri merupakan wujud yang membuktikan bahwa Negara kembali ke masa kegelapan demokrasi.

“Padahal baik menjadi Presiden maupun Wakil Presiden bukan berarti bebas dari kritikan masyarakat. Akibat melencengnya arah kebijakan politik rezim, maka indikatornya adalah rakyat melakukan demonstrasi. Wajar jika hari ini banjir kritikan melalui gelombang massa demontrasi, karena ada yang salah di Negara kita,” jelasnya.

Ia mempertanyakan dasar pelarangan aksi oleh aparat. Menurutnya, jika memang landasannya untuk menghindari sikap anarkis dan mengganggu pelantikan tidaklah logis.

Justru, kata dia, tugas Polri adalah mengamankan massa demonstrasi melalui pengawalan dan pengamanan dilapangan.

“Dangkal, dungu, itu pikiran-pikiran yang menghantui otak pemerintah beserta aparat,” jelasnya.

Padahal, lebih jauh Jejen mengatakan, secara fundamental terkait pelarangan tersebut, tidaklah relevan.

Karena pada dasarnya setiap aksi tidak memerlukan surat izin dan hanya cukup membuat surat pemberitahuan aksi.

“Tugas Polri hanya mengamankan jalannya penyampaian pendapat di muka umum, bukan menyandra mahasiswa. Aturan hidup berbangsa dan bernegara kita kitabnya adalah Konstitusi. Dimana UUD 1945 telah menjamin warga negara menyampaikan pendapat, bahkan kita dilindungi oleh payung hukum, karena kedaulatan sepenuhnya milik rakyat Indonesia bukan milik aparat,” tuturnya.

Oleh karena itu, masih kata Jejen, sebagai kaum kritis dan intelek, mahasiswa harus bisa menjawab sikap polri dengan seruan aksi di seluruh Indonesia, untuk membangun persatuan mahasiswa dan merebut kembali hak-hak yang hari ini di sandera oleh elit oligarki.

“Kita dilindungi oleh HAM kita Negara berprikemanusiaan yang menghendaki kesejahteraan,” tegasnya. (Mas/Baehaqi).

14,441 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment