Bagian Hukum Pemkab Tangerang Klaim Tahapan Pilkades Sesuai Aturan

 

TIGARAKSA, (B1) – Pelaksanaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) Kabupaten Tangerang, secara serentak di 153 desa, tahun 2019, telah sesuai aturan yang ada.

Hal tersebut diungkapkan Desyanti selaku Kasubag  RPP (Rancangan Perundang-undangan) di Bagian Hukum Setda Kabupaten Tangerang. Ia mengatakan tahapan pelaksanaan Pilkades Di 153 Desa sesuai dengan aturan yang ada seperti Permendagri No 112 tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 65 tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa, dan Peraturan Bupati No. 79 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tangerang No. 79 tahun 2014 tentang Tata cara pemilihan, Pemilihan antar waktu, Pemberhentian Kepala Desa.

“Pemerintah Kab. Tangerang hanya mengikuti aturan yang telah ada tidak semata-mata membuat aturan dan mekanisme sendiri. Aturan yang menyebutkan bahwa, penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih paling sedikit dua orang dan paling banyak lima orang itu sesuai Permendagri,” terang Desyanti, saat jumpa perss di Ruang Coffe Morning Setda, Kabupaten Tangerang, Senin, (14/10/19).

Artinya, tahapan penseleksian tersebut, sudah sesuai amanat dari permendagri, bahwa maksimal hanya lima calon yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa.

“Kami mohon kepada seluruhnya agar bisa dimengerti dan dipahami agar tidak terjadi pembiasan di masyarakat, karena Pemkab. Tangerang tidak mungkin sampai melanggar aturan yang ada,” imbuhnya.

Sementara, Adiyat Nuryasin Kadis Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang mengatakan, terkait jumlah calon kades itu dibatasi oleh aturan bukan semata-mata keinginan DPMPD, dan yang banyak dipertanyakan yakni masalah lembaga independen Institute For Community Development (ICD) yang menyelenggarakan tes kompetensi dasar bagi bakal calon kades.

“Kami pastikan Lembaga ICD profesional dan berkompeten dibidangnya. Karena kami menginginkan para Calon Kades yang memiliki kompetensi maka kami mengajak pihak ke 3 yakni ICD dalam pelaksanaan Tes bagi Calon kades,” katanya.

Adiyat menambahkan, Lembaga tersebut merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan tes kepada Bakal Calon, dan lembaga tersebut di secara aturan sesuai dengan lembaga independen yang berhak di gunakan jasanya, mereka tercatat di akta notaris, Kesbangpol dan ICD itu di dalamnya sangat berkompetensi dalam pemerintahan dan mereka alumni IPDN dan sangat berkompeten dalam menggodog pimpinan di Indonesia.

Hadir pula Tini Wartini, Kadis Kominfo, Kabag Hukum Setda Kabupaten Tangerang Asep Lunardi Lukman, Kabid Infokom Abdul Munir. (kom/sus).

4,836 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment