Aktivis SWOT Sebut Syafrudin-Subadri Sumber Masalah PKL

 

SERANG, (B1) – Kebijakan Walikota Serang, dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Stadion Maulana Yusuf, berujung pada pembunuhan sektor ekonomi PKL.

Sebab, menjelang Satu tahun kebijakan tersebut dianggap tidak memberikan kepastian terhadap PKL.

Sampai saat ini, nasib PKL masih terkatung-katung, dengan memaksakan diri berjualan di Stadion dan harus berhadapan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setiap hari.

Demikian dikatakan aktivisi SWOT Kota Serang, Jejen. Ia menilai, para PKL yang berjualan di Kepandean bagaikan berada di neraka dan hal tersebut dianggapnya sama saja dengan bunuh diri.

Sebab, konsep relokasi Walikota sebagai biang masalah, yang menyandera hak-hak warga negara untuk mendapat pekerjaan.

“Arah pembangunan Kota dengan menempatkan PKL sebagi objek relokasi tidak tepat dilakukan oleh Pemkot. Padahal kebijakan yang solutif adalah menata ulang tempat PKL agar terlihat kondusif dan rapih. Dengan mempertimbangan penataan ini saya rasa baik PKL maupun konsumen akan semakin nyaman, dan pemerintah mendapatkan surplus dari retribusi pendapatan PKL,” ungkap Jejen kepada Bantensatu.co, Jum’at (11/10/2019).

Menurut Jejen, Pemkot Serang dalam menjalankan kebijakan relokasi PKL sebetulnya sudah melanggar Perda Kota Serang No 4 Tahun 2014.

Mulai dari tidak adanya upaya sosialisasi yang masif, kemudian tidak ada juga pembinaan dan pemberdayaan terhadap PKL sampai tempat relokasi yang cacat.

“Polemik Pasar Kepandean sebetulnya sudah dari dulu. Sehingga walaupun dipaksakan PKL akan tetap menolak berjualan ditempat tersebut. Wajar saja di era rezim Syafrudin penataan kepandean sudah mengahbiskan anggaran 355 juta namun PKL tidak ada satupun yang berjualan. Walikota tidak punya otak PKL bukan Hewan yang seenaknya saja di giring dalam pembuangan,” jelas Jejen.

Kemudian, lebih jauh Jejen mengatakan, konsep relokasi di Kepandean yang digadang-gadang sebagai tempat eks PKL Stadion, bermuara pada sumber masalah.

Karena dari tidak ada benang merah yang dipecahkan antara Pemkot dengan PKL.

Sehingga, masih kata Jejen, kecacatan sosialisasi dan infrastruktur dalam bentuk bangunan fisik tidak terlihat.

Ia menilai ada yang ganjil dalam penyerapan anggaran tersebut.

“Dalam realisasinya saya menilai ada permainan yang sengaja dilakukan oleh Pemerintah maupun OPD. Harus diingat Semenjak diterbitkan kebijakan relokasi PKL stadion saya bersama PKL berulang kali menyerukan penolakan, bahkan kami beberapa kali melakukan aksi demonstrasi di Pemkot,” katanya.

“Hal ini bertujuan agar Walikota mendengar dan menyerap aspirasi rakyat. Namun aspirasi rakyat tidak sedikitpun dipertimbangkan sama Walikota,” sambungnya.

Dirinya juga menyebut, bahwa kebijakan relokasi PKL terkesan politis.

Menurutnya Walikota terlalu memaksakan kehendak tanpa mencari solusi.

“Jika PKL stadion tidak diberikan ruang untuk menempati atau berjualan di area Stadion kembali. Mahasiswa bersama PKL akan melakukan aksi demontrasi besar-besaran di kantor Walikota. Bahkan kami akan melakukan skema pendudukan kantor Walikota sebagai bentuk kekecewaan PKL,” tandasnya. (Mas/Baehaqi).

3,019 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment