DPRD Kabupaten Tangerang Bahas KUA PPAS di Mercure

 

TIGARAKSA, (B1) – DPRD Kabupaten Tangerang, tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Hotel Mercure Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Diketahui, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tahun 2020.

Guna menentukan APBD Pemkab Tangerang pada tahun 2020 mendatang, DPRD perlu melihat seberapa besar urgensi usulan anggaran yang disampaikan eksekutif kepada legislatif. Karena rencana pembangunan harus memperhatikan berbagai faktor diantarnya ekonomi, sosial dan budaya.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail menjelaskan, dalam pembahasan KUA PPAS ini akan terlihat seberapa besar urgensinya usulan anggaran yang disampaikan eksekutif kepada legislatif. Karena rencana pembangunan harus memperhatikan berbagai faktor diantarnya ekonomi, sosial dan budaya.

“Kontstruksi penyusunan anggaran harus sesuai dengan aturan yang ada. Namun kebijakan umum anggaran harus memperhatikan berbagai faktor terutama kebutuhan masyarakat,” terang Kholid.
Kholid memaparkan, setelah penyampaian usulan anggaran dari pemerintah, DPRD selanjutnya akan membahasnya melalui badan anggaran (BanAng). Kholid mengatakan, pembahasan APBD 2020 ini mulai dilakukan semalam di salah satu hotel di Jakarta dan membutuhkan waktu hingga lima hari kedepan.
“Pada prinsipnya anggaran pembangunan harus pro rakyat. Maka disinilah pentingnya peran DPRD untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) agar sesuai kebutuhan masyarakat,” papar Kholid.

Menurutnya, pembangunan di Kabupaten Tangerang tentu tidak akan sama dengan pembangunan di perkotaan. Sebab, kata Kholid, Kabupaten Tangerang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur. Pasalnya, infrastruktur yang ada saat ini belum memadai.

“Disinilah pentingnya pembahasan priortaas plafon anggaran sementara (PPAS) untuk menentukan arah pembangunan satu tahun kedepan. Seberapa besar prioritas anggaran yang diusulkan akan kita godok sebelum ditetapkan menjadi raperda APBD sebagai payung hukum penggunaan anggaran,” tegasnya.

Kholid mencontohkan, seperti anggaran pendidikan tidak boleh kurang dari 20 persen seperti yang telah diatur oleh pemerintah pusat.

“Jadi, anggaran yang sudah diatur oleh Pemerintah Pusat, seperti anggaran pendidikan. Pastinya, dalam penerapannya, kita tidak akan melampaui anggaran yang sudah diatur oleh pemerintah pusat,” tutup Kholid. (Gie).

4,872 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment