Program Anggaran Rp70 Juta Perdesa Terbentur Permendes Nomor 16 Tahun 2018

TIGARAKSA, (B1) – Ratusan Desa di Kabupaten Tanggerang, menggelontorkan anggaran puluhan juta rupiah yang bersumber dari Dana Desa.

Anggaran yang ditengarai dimonopoli oleh pihak ketiga atau perusahaan ini, semestinya dikelola oleh masyarakat desa.

Demikian menurut Ketua Organisasi Penimbang Hukum (OPH), Anri Saputra Situmeang. Ia memaparkan, walau anggaran Rp70 juta perdesa itu dibagi menjadi beberapa item atau pelaksanaan, namun ada beberapa item yang dikelola oleh  pihak ketiga atau perusahaan.

“Jelas program ini sudah melanggar Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2018 pada Bab II Tujuan dan Prinsip di Pasal 3 huruf F yang berbunyi, Swakelola mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa,” papar Anri saat menggelar diskusi publik mengenai Komitmen Pembangunan Desa yang Baik dan Anti Korupsi di Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Rabu (9/10/19).

Dalam rangka pelatihan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di perangkat desa, Anri mengatakan, dana Rp 70 juta perdesa yang diikuti oleh 170 desa dari 246 desa se-Kabupaten Tangerang, merupakan anggaran yang fantastis yang dikelola oleh pihak ketiga atau perusahaan.

‘Seperti pada salah satu program, perpustakaan desa yang dikelola oleh Cv. Digta Media, program tersebut mendapat anggaran Rp10 juta perdesaan. Namun pada kenyataannya perpustakaan yang sudah dianggarkan Rp 10 juta tersebut tidak efektif,” jelas Anri.

Tak hanya item perpustakaan desa saja yang terbentur aturan swakelola, beberapa item lainnya pun dikelola oleh pihak ketiga atau perusahaan.

“Yang menjadi problem kami, seharusnya program ini terbuka untuk masyarakat desa tersebut, karena Dana Desa roh nya dillakukan oleh swakelola masyarakat, daru masyarakat desa untuk desa,” tegas Anri.

Sementara itu, Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) yang diwakili Kepala Bidang Pembangunan Desa, Juhri mengungkapkan, terkait adanya pungutan sebesar Rp 70.000.000 dari 170 desa di Kabupaten Tangerang.

“Saya baru 2 bulan ada Dinas ini, lagi menelusuri mengenai apa aja pekerjaan saya di Dinas. Saya datang ke diskusi publik ini itu pun instruksi dari Sekertaris Dinas (Sekdis),” kilahnya.

Namun demikian, secara gamblang, Juhri membeberkan, kegiatan yang memakan anggaran Rp70 juta perdesa dari 170 desa tersebut, merupakan kegiatan para Kepala Desa yang di bawahi oleh Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi).

“Alur anggaran Rp 70 juta perdesaan tersebut alurnya melalui APBDES, dan terbahak menjadi beberapa item atau kegiatan,” beber Juhri.

Disinggung mengenai pengelola program yang menghabiskan anggaran yang sangat fantastis ini, Juhri melimpahkan perihal tersebut ke Apdesi.

“Yang lebih tau Apdesi mengenai keterlibatan pihak ketiga atau perusahaan sebagai pengelola program atau kegiatan ini,” akunya. (Gie).

3,851 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment