OPH Anri Situmeang Nilai Sejumlah Desa di Kabupaten Tangerang Lakukan Penyelewengan

 

TIGARAKSA, (B1) – Setidaknya 170 dari 246 desa di Kabupaten Tangerang, diduga lakukan penyelewengan dana desa. Pasalnya, dana yang seharusnya dikelola secara swadaya oleh masyarakat desa, justru dikelola pihak ketiga berbentuk perseroan terbatas (PT).

Hal tersebut, sebagaimana dipaparkan Ketua Organisasi Penimbang Hukum (OPH), Anri Saputra Situmeang, dalam diskusi publik bertajuk komitmen pembangunan desa yang baik dan anti korupsi Rabu (9/10/2019) di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

“Jelas program ini sudah melanggar Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2018 pada Bab II Tujuan dan Prinsip di Pasal 3 huruf F yang berbunyi, Swakelola mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa,” tandas dia, dihadiri pihak Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah desa (DPMPD) dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.

Anri melanjutkan, dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan 170 desa di Kabupaten Tangerang itu, dikemas dalam beberapa program kegiatan pemberdayaan perangkat desa, yang diantaranya dikerjakan oleh perusahaan atau PT.

“Tidak tanggung-tanggung, setiap Desa ini diminta mengeluarkan anggaran dana desa hingga Rp70 juta, yang dialokasikan untuk beberapa kegiatan pemberdayaan tersebut,” katanya.

Dia mencontohkan, ada salah satu program, perpustakaan desa yang dikelola oleh CV Digta Media. Dalam program itu, setiap desa dipatok mengeluarkan anggaran Rp10 juta.

“Namun pada kenyataannya, perpustakaan yang memakan dana desa hingga Rp Rp 10 juta itu tidak efektif. Tidak hanya item perpustakaan desa saja yang terbentur aturan swakelola, beberapa item lainnya pun dikelola oleh pihak ketiga atau perusahaan yang juga bertabrakan dengan aturan dan ketentuan pengelolaan dana desa,” kata dia.

Menurut Anri, seharusnya program-program tersebut, terbuka untuk masyarakat desa tersebut, karena Dana Desa roh nya dillakukan oleh swakelola masyarakat, dari masyarakat desa untuk desa.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembangunan Desa, Juhri mengaku tidak tahu banyak, terkait adanya dugaan penyelewengan dana desa sebesar Rp 70 juta dari 170 desa di Kabupaten Tangerang itu.

Dia berkilah, dirinya baru saja menjabat dalam posisi Kepala Bidang Pembangunan Desa selama 2 bulan belakangan.

“Saya baru 2 bulan ada Dinas ini, setahu saya program tersebut, merupakan kegiatan Kepala Desa melalui Apdesi (asosiasi perangkat desa), yang kegiatannya dianggarkan melalui APBDes (anggaran pendapatan dan belanja Desa). Untuk sejumlah kegiatan itu, dilakukan oleh EO (event organizer),” ucap dia.

Disinggung lebih jauh, mengenai pengelola program yang menghabiskan anggaran yang sangat fantastis itu, Juhri melimpahkan perihal tersebut ke Apdesi.

“Yang lebih tau Apdesi mengenai keterlibatan pihak ketiga atau perusahaan sebagai pengelola program atau kegiatan ini,” bilang dia.

Sementara perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Arsad menjelaskan, sepengetahuan dirinya, penggunaan dana desa hanya bisa digunakan untuk pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan pegawai desa.

Dia masih akan mencari tahu, bagaimana besaran dana perdesa sebesar Rp70 juta itu dikumpulkan.

“Setahu saya dana desa langsung di transfer ke rekening desa. Kami akan telusuri bagaimana teknis dana desa yang dikumpulkan itu, apakah itu dipotong diawal sebelum pencairan atau seperti apa,” kata Kasubsi Intelejen kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. (Gie).

8,653 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment