CILEGON, (B1) – Puluhan wartawan media online, cetak dan televisi yang tergabung dalam Forum Wartawan Cilegon menggelar aksi di Gedung DPRD Kota Cilegon, Jum’at (6/9/2019) siang.
Aksi di mulai dari landmark menuju gedung DPRD Kota Cilegon.
Aksi tersebut merupakan buntut dari adanya pembatasan wartawan saat meliput kegiatan pelantikan anggota DPRD Kota Cilegon periode 2019-2024, Rabu (4/9/2019) lalu.
Dalam orasinya, wartawan meminta agar seluruh pejabat yang duduk di Sekretariat DPRD dirombak seluruhnya dan digantikan dengan yang lebih profesional.
Selain itu mereka juga meminta agar Sekwan melakukan klarifikasi terkait pelarangan peliputan kemarin.
Ketua IJTI Kota Cilegon, Adim Muchtadim mengaku miris dengan adanya dugaan unsur kesengajaan untuk membatasi atau sama halnya dengan menghalangi kinerja jurnalistik dalam melakukan peliputan, utamanya pada pengambilan sumpah jabatan anggota dewan baru pada Rabu (5/9/2019).
Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengkebirian terhadap pers, dan jelas melanggar UU.
“Atas dasar itu, kami IJTI Kota Cilegon dan FWC dan organisasi wartawan lainnya menggelar aksi menyampaikan aspirasi dan kritik pedas. Sebab, ada unsur kesengajaan pembatasan sebagaimana pengakuan panitia berdasarkan rapat koordinasi panitia dan pihak kepolisian. Aksi tersebut juga menjadi hak asasi manusia dan dilindungi oleh undang-undang nomor 9/1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” ucap Ketua IJTI Kota Cilegon, Adim Muchtadim.
Selain itu wartawan media cetak, Ury Mashuri mengancam akan memperkarakan persoalan ini ke ranah hukum jika aksi tidak di tanggapi.
“Apabila tuntutan tidak terpenuhi maka kami akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelanggaran UU Pers karena menghalangi tugas wartawan. Kami akan laporkan masalah ini ke Polda Banten,” imbuhnya.
“Ini jelas menghalangi tugas wartawan untuk liputan, kami minta Sekwan dirombak, pindahkan Tb Didi Sukriadi yang membatasi hanya 12 wartawan saja saat pelantikan dewan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, puluhan wartawan yang menggelar aksi, akhirnya diterima oleh Pimpinan Sementara DPRD Kota Cilegon Endang Efendi.
Kepada politisi Golkar tersebut, wartawan mendesak agar Sekretaris DPRD Kota Cilegon dan Kasubag TU serta Kepegawaian DPRD Kota Cilegon dinonaktifkan.
“Saya minta Sekwan Kasubag TU dan kepegawaian, harus dipecat,” ujar Ketua Forum Komunikasi Wartawan Cilegon (FKWC) Sobar Rohmat.
Menanggapi aksi itu, Endang mengaku akan mengakomodir hal tersebut.
Terkait tuntutan dari puluhan wartawan, pihaknya akan meneruskan hal tersebut ke Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
“Saya akan mengakomodir permohonan rekan pers dan akan di teruskan ke Sekda,” tandasnya.
Merasa tidak puas dengan jawaban Endang, wartawan melakukan longmarch dari gedung DPRD Kota Cilegon ke kantor Pemkot Cilegon guna menemui walikota Cilegon Edi Ariyadi.
Saat ditemui wartawan Edi mengatakan, akan memanggil secepatnya Sekwan Didi Sukriadi agar menjelaskan permasalahan ini.
“Nanti saya akan panggil pa sekwan setelah pulang dari medan. Kenapa ada pembatasan dalam peliputan,” singkatnya. (Baehaqi).
