SWOT: Revisi Tiga UU dan RKHUP, Sandera Kedaulatan Rakyat

 

SERANG, (B1) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratis (SWOT) Kota Serang menggelar Aksi unjuk rasa di Depan Kampus UIN SMH Banten, Jum’at (20/9/19). Dalam aksinya, SWOT secara tegas menolak Revisi UU KPK, RKUHP, Revisi UU Pertahanan, dan Revisi UU Sumber Daya Air.

Korlap Aksi, Jejen mengatakan bahwa, setelah menyaksikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selanjutnya UU KPK, sekejap mata di ketuk tanpa melihat suara rakyat.

“Semua rakyat menilai bahwa revisi UU KPK berpotensi mereduksi kekuatan KPK dalam menjalankan amanat reformasi dengan munculnya pasal-pasal yang bermasalah. Beberapa pasal yang dimuat adalah titipan penguasa untuk melanggengkan kekuasaanya,” katanya kepada Bantensatu.co saat di wawancara, Jum’at (20/9/2019).

Salah satu contoh, ucap Jejen, pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Dimana, dalam materi revisi UU KPK yang sekarang dijelaskan bahwa Dewan Pengawas berfungsi mengawasi dan mengevaluasi kinerja KPK.

“Anggota Dewan Pengawas dipilih dan bertanggungjawab langsung kepada DPR. Salah satu kewenangannya adalah memberikan izin penyadapan. Kondisi ini bakal menyulitkan kinerja KPK. Sebab mereka mesti melewati birokrasi yang lebih panjang,” ungkap Jejen.

Selain itu, lanjut Jejen, disaat bersamaan SWOT juga mengkritisi dan menolak RKUHP.

Menurut Jejen, RKUHP yang tengah digodok pemerintah dan parlemen justru memuat pasal-pasal yang lebih represif terhadap warga negara ketimbang peninggalan era kolonial.

“RKUHP juga menghidupkan lagi usaha untuk menyakralkan pemerintah, dari presiden-wakil presiden, lembaga negara, maupun pengadilan. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 219, Pasal 281, Pasal 305, Pasal 262, dan Pasal 354. Semuanya memuat aturan yang melindungi institusi pemerintah dari apa yang disebut ‘penghinaan’. Padahal undang-undang penghinaan Presiden telah inkonstitusional setelah di batalkan oleh MK,” sambungnya.

Jika RKUHP sudah diundangkan, menurut Jejen, bencana baru akan melegitimasi seluruh aspek kehidupan masyarakat, pembungkaman ruang demokrasi, pembatasan ruang jurnalis, dan lain sebagainya.

Dan hal tersebut menurutnya, akan bermuara lebih kejam dari massa orba.

“Soal revisi UU Pertanahan yang menjadi wacana pemerintah. Maka kami sepenuhnya menolak. Karena memang itu akan merugikan seluruh rakyat. Kami berharap gelombang demontrasi akan terus berlanjut dan lebih besar lagi untuk menghentikan kebengisan penguasa yang menyandra kedaulatan rakyat,” tandasnya. (Mas/Baehaqi).

2,856 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment