Pemkot dan DPRD Kota Serang Tolak Kenaikan Iuran BPJS

 

SERANG, (B1) – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Banten, akan menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut Walikota Serang Syafrudin, jika Iuran BPJS naik, tentunya Pemerintah Kota Serang, keberatan. Sebab, hal tersebut akan menjadi beban Pemerintah Daerah.

“Ini saja sudah menjadi beban Pemerintah Daerah kurang lebih Rp11,5 Miliar. Kalau dinaikan akan menjadi lebih. Jadi secara keseluruhan kalau Pemerintah Pusat menaikan BPJS, kami belum mampu untuk menaikan itu,” ujar Syafrudin kepada media, Senin (16/9/2019).

Ia menuturkan bahwa, pihaknya bersama DPRD Kota Serang berencana akan mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Pusat agar rencana kenaikan BPJS tersebut dibatalkan.

“Insyaallah kami akan berkonsultasi dengan unsur pimpinan Dewan untuk tidak menaikan tarif kenaikan BPJS,” tuturnya.

Menurut Syafrudin, jika seluruh Pemerintah Daerah baik Kota maupun Kabupaten di Banten ini menolak kenaikan iuran BPJS, maka Pemerintah Pusat harusnya bisa mempertimbangkannya.

“Jika di Banten khususnya Kota Serang dan kemungkinan daerah lain seperti Kota Cilegon juga menolak, tentunya Pemerintah Pusat mempertimbangkan,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Budi Rustandi.

Menurutnya, kenaikan Iuaran BPJS hingga dua kali lipat tersebut akan berdampak pada pengurangan PBI.

“Itu sudah jelas ditolak, dulu kita nganggarin 4.000 jiwa dengan anggaran Rp11,5 miliar. Karena dari Rp60 jadi Rp120, berarti hilang si penerima bantuan ini separuhya,” tandasnya. (Mas/Baehaqi).

912 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment