Soal Asset di Kota Tangerang, Kemenkumham Hormati Proses Hukum Berjalan

 

TANGERANG, (B1) – Kemenkumham yang diwakili KaKanwil Kemenkumham Banten menyatakan, akan menunggu proses hukum terkait kisruh assetnya di Kota Tangerang. Kemenkumham menghargai proses hukum yang sedang berjalan di Polrestro Tangerang.

Demikian, disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Imam Suyudi, Kamis, (18/7/19). Menurutnya, dengan Kemenkumham melapor ke pihak kepolisian terkait asset nya di Kota Tangerang, agar jelas siapa yang menyalahi aturan terkait penggunaan asset lahannya di Kota Tangerang.

“Dasarnya kami melaporkan, agar permasalah menjadi jelas. Siapa yang salah dalam pemanfaatan lahan dan siapa yang mengikuti aturan,” tegasnya ke awak media

Disebutkannya, lahan Kemenkumham di Kota Tangerang, tercatat ada sekitar 161 hektar. Dari jumlah itu yang sudah dimanfaatkan untuk Kota Tangerang sekitar 21 hektar. Terdiri dari Puspemkot Tangerang, masjid Al Azhom dan lainnya.

“Ada yang sudah resmi diserah terimakan ke Pemkot Tangerang ada yang belum. Proses, yang lainnya juga masih berjalan,” jelasnya.

Menurutnya, seharusnya kisruh asset Kemenkumham tidak perlu terjadi, andai saja, Pemkot Tangerang, menyelesaikan semua persyaratan hibah yang disayarakatkan. Menurutnya, Kemenkumham selalu terbuka untuk membahas asset bersama Pemkot Tangerang.

Sebab, proses menyerahkan asset yang nilainya di atas Rp10 miliar membutuhkan persetujuan beberapa pihak, bukan hanya Kemenkumham, Pemkot Tangerang dan Kemenkeu saja. Tetapi juga persetujuan DPR RI.

“Jadi, ya memang panjang prosesnya, tidak bisa cepat. Kalau semua persyaratan lengkap, saya kira bisa mempercepat proses kok,” tandasnya.

Ditegaskan, Kemenkumham juga tidak ada niatan sama sekali untuk mengambil lagi atau menyegel, bangunan yang sudah berdiri. Sebab, Kemenkumham tidak mempunyai kewenangan itu.

“Yang punya wewenang menyegel dan dan syarat-syara perizinan kan daerah. Mana bisa kami menyegel bangunan yang ada. Kami tidak ada niatan ke arah situ malah. Selama ini juga, kami baik-baik saja, ada bangunan di asset Kemenkumham,” pungkasnya.

Terkait laporan di Polres menurut Imam, biar saja terus berjalan sesuai hukum berlaku. Nanti akan kelihatan, siapa yang salah dan tidak. (way).

7,058 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment