Diklaim Milik Pribadi, Kawasan Konservasi Disoal LSM

 

SERANG, (B1) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rekonvasi Bhumi, mempersoalkan adanya kawasan sempadan pantai Utara, tepatnya di Karangantu yang dipasangi patok tanah milik pribadi.

Lembaga yang fokus terhadap lingkungan hidup tersebut menyatakan, bahwasanya kawasan sempadan pantai merupakan lahan konservasi yang tidak bisa diklaim sebagai milik pribadi.

Direktur Rekonvasi Bhumi Nana Prayatna Rahadian mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 51 tahun 2016 dijelaskan, bahwa sempadan pantai yang merupakan daratan sepanjang tepian pantai dengan jarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat merupakan kawasan lindung.

“Berdasarkan pada undang-undang atau ketentuan, itu ilegal. Karena 100 meter dari titik pasang tertinggi adalah kawasan lindung,” kata Nana usai melaksanakan kegiatan penanamab mangrove di Teluk Banten, Kamis (18/7/2019).

Menyikapi hal tersebut, sejauh ini pihaknya sudah memperingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terkait hal tersebut.

Bukan hanya mengenai patok-patok yang di klaim sebagai milik pribadi di sepadan pantai, tapi juga terkait keberadaan bangunan di pulau-pulau yang menjadi destinasi wisata.

Bahkan, lanjut Nana, pihaknya pernah melayangkan somasi ke Kelurahan Banten dan melakukan komplain ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), namun hal tersebut tidak pernah di tindaklanjuti oleh pihak terkait.

“Sangat tidak wajar jika pemerintah mengambil pendapatan pajak dari kawasan yang sudah ditentukan sebagai kawasan yang diproteksi. Karena, hal itu jelas melanggar undang-undang. Jadi yang dipatok-patok itu jelas melanggar peraturan. Tinggal pemerintah mau menegakan hukum atau tidak, jangan sampai kemudian muncul konflik dilevel masyarakat,” ucapnya.

Ia menuturkan, dalam aturan tentang tanah sempadan pantai, meskipun tanah timbul merupakan tanah milik negara, namun keberadaannya tetap harus dilindungi sebagai lahan rekonvasi, bukan sebagai lahan pribadi.

“Makanya saya gak tahu mereka paham atau gak terhadap aturan yang mereka bikin. Tapi itu masalahnya di kita, jadi orang bebas saja matok padahal menurut ketentuan itu gak boleh,” ujarnya.

Sementara itu, kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHKP) Provinsi Banten Husni Hasan mengatakan, jika sesuai ketentuan, lahan tersebut memang benar milik pribadi.

Dan dalam hal tersebut, lanjutnya, pemerintah hanya bisa menghimbau kepada pemilik lahan untuk tetap mempertahankan kawasan mangrove yang ada, namun tidak memilliki kewenangan untuk melarang.

“Masalahnya itu kawasan miliknya, sampai dimana kewenangan kita melarang orang, kita hanya bisa menghimbau, sampai melarang dia untuk menebang. Orang milik dia, mangrove juga milik dia,” ungkapnya.

Namun, lanjutnya, jika lahan tersebut secara ketentuan bukan merupakan milik pribadi, sesuai ketentuan dilarang melakukan kegiatan apapun selain daripada kegiatan konservasi.

“Kalau itu diberikan izin, izin mendirikan (bangunan) itu kan sudah di wilayahnya kabupaten/kota. Tapi kalau ada kegiatan industri adanya di pesisir, karena dari 0 sampai 8 mil laut itu kewenangan provinsi, jadi izin lokasinya ada di Gubernur,” ujarnya. (Baehaqi Rizal).

2,701 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment