APK Pinjol Mauuang Akan Dilaporkan ke Polisi

 

JAKARTA, (B1) – Maraknya APK Pinjaman Online (Pinjol), ilegal yang tidak terdaftar di OJK, membuat resah nasabah. Pasalnya, kreditor online tersebut diduga  menyebarkan data secara ilegal. Salah satunya APK Pinjol Mauuang, yang akan dilaporkan ke kepolisian.

Anggota Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam menjelaskan, penegak hukum tidak bisa menjerat debitur yang tidak mampu membayar pinjaman tersebut.

Sebab, permasalahan itu termasuk kategori perjanjian utang-piutang. Sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata.

“Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” ujar Anam.

Ia menjelaskan, bagi perusahaan fintech yang melakukan pelanggaran berupa penyebaran data pribadi, dapat dikenakan Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemudian, pengancaman perusahaan fintech terhadap nasabah, dapat dijerat Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE.

Terpisah, Ari pimpinan redaksi Purnamanews.com, akan melakukan jalur hukum atas dugaan penyebaran data nasabah ke Polda Metro Jaya, yang dilakukan APK Mauuang.

“Akan kita laporkan juga ke OJK atas pelagaran kode etik penagihan yang dilakukan APK Mauuang. Biar tidak ada lagi nasabah yang dirugikan,” tegasnya. (man).

23,455 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment