Dialog Bupati Tangerang dan Transporter, Minta Revisi Perbup 47

 

TIGARAKSA, (B1) – Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar, ajak pengusaha transporter berdialog bersama masyarakat. Dialog dilakukan saat rapat koordinasi pengaturan angkutan barang tambang di wilayah Bogor – Tangerang, Kamis, (20/6/19).

H. Yayan, perwakilan Forum BPD Kabupaten Tangerang mengatakan, dengan terbitnya Perbub 47 Tahun 2018 tersebut, Ia sangat setuju dan mengapresiasi. Karena banyak sekali warga yang merasa dirugikan, dan mengalami kecelakaan dengan adanya truk material muatan besar.

“Kami juga mohon kepada pemilik kendaraan untuk melakukan seleksi kepada pengemudi (driver), agar bisa mengemudi jangan sampai ugal-ugalan di jalan dan membahayakan masyarakat pengguna jalan lainnya. Mari sama-sama kita dukung Perbub ini dan ditaati oleh siapapun,” ucapnya.

Fadlan perwakilan asosiasi transporter Tangerang-Bogor mengeluhkanterkait terbitnya Perbub 47 Tahun 2018, tentang pembatasan jam operasional kendaraan besar. Dengan diberlakukannya Perbub tersebut, mempengaruhi pendapatan transporter, sopir dan yang terkait dengan kegiatan tersebut, juga terkena imbasnya.

“Kita juga sama menjerit, terutama daerah hulu. Karena ada 30 perusahaan lebih yang menggantungkan hidupnya dari sana dan sudah bertahun-tahun lamanya. Usaha terkait juga kena imbas, seperti tambal ban, rumah makan dan lainnya,” tuturnya.

Fadlan menambahkan, Ia menghargai dan mengapresiasi Bupati Zaki yang memikirkan masyarakat dari keamanan dan kenyamanan serta bahaya truk besar. Akan tetapi disisi lain transporter juga sama, masyarakat Kabupaten Tangerang, mengaharapkan kebijaksanaan lain.

“Kita harap ada kebijaksanaan dari bapak bupati agar bisa merevisi perbup 47 tersebut. Minimal bukan dari jam 22.00 WIB, tapi dari jam 20.00 WIB kita bisa diizinkan beroperasi,” harap.

Sementara itu Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar mengatakan, Perbub 47 tahun 2018 sudah final dan mutlak untuk ditegakan dan diikuti oleh seluruhnya.

“Kami paham ada gejolak di Bogor dan keluhan dari para transporter dan supir truk. Tapi saya juga memikirkan masyarakat Kabupaten Tangerang, agar mereka juga merasa aman, nyaman serta keselamatan mereka terjaga. Karena saya tidak bicara  Malang Nengah – Legok saja, tapi secara keseluruhan Kabupatrn Tangerang yang saya fikirkan. Terutama dampak dari truk besar tersebut,” Tegas Zaki.

Zaki menambahkan, untuk Perbub 47 sudah final tidak bisa dirubah. Akan tetapi Pemkab masih membuka pintu untuk revisi asalkan bukan hanya di Kabupatrn Tangerang saja. Seperti Tangsel dan Kota Tangerang pun demikian perlu disamakan persepsinya.

Dipersilahkan dirubah, apabila yang di atasnya (Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat,ref) serta BPTJ, sepakat dan duduk bareng.

“Pada prinsipnya kami tidak melarang, hanya membatasi saja truk besar melintas. Kalau truk kecil (dua sumbu) mau 24 jam beroperasi silahkan, kami tidak larang,” tukasnya.

Hadir dalam Rakor diantaranya, BPTJ, Kadishub Prov. Banten, Kadishub Kab. Bogor, Kapolres Tangsel, masyarakat, transporter, Asosiasi Transporter, organisasi maayarakat, dan lainnya. (kom/sus).

7,173 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment