Organisasi Mahasiswa di Cilegon, Desak Komisi I Panggil Eksekutif Terkait Mutasi

 

CILEGON, (B1) – Sejumlah organisasi kemahasiswaan, desak komisi I DPRD Kota Cilegon, desak panggil eksekutif. Itu tidak lepas, dari mutasi dan rotasi, yang terjadi sehari jelang libur Idul Fitri 1440 H, lalu.

Senin, 10 Juni 2019, para pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Cilegon yang baru, terlihat mulai masuk kerja dan sebagian kini telah pindah tugas di kantor yang baru.

Pada Jum’at, 31 Mei 2019 tepatnya pada hari terakhir masuk kerja sebelum memasuki masa liburan Hari Raya Idul Fitri, Pemkot Cilegon telah melaksanakan mutasi rotasi terhadap para pejabat eselon II, III dan IV.

Hal tersebut sempat membuat para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Cilegon gaduh.

Pasalnya, mutasi rotasi yang dilakukan berjalan tak seperti biasanya karena sampai dengan jadwal pelantikan, para pejabat yang terkena mutasi rotasi belum mengetahui dirinya akan ditempatkan dimana.

Dari data yang berhasil dihimpun, sebanyak 352 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 86 orang pejabat eselon III, dan 265 pejabat eselon IV resmi di mutasi dan rotasi dan menempati jabatan baru pasca dilantik oleh Walikota Cilegon Edi Ariadi.

Pelaksanaan mutasi rotasi yang terkesan dilakukan secara terburu-buru juga diwarnai isu adanya praktek jual beli jabatan.

Selain itu, berdasarkan kabar lain yang beredar, pelaksanaan mutasi rotasi di lingkungan Pemkot Cilegon diduga berjalan tanpa melibatkan anggota Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), sehingga dinilai tidak berjalan berdasarkan proses yang baik dan benar.

“Apa yang barusan kita saksikan dan kita ketahui bersama bahwasanya Pemkot Cilegon telah melaksanakan mutasi rotasi pegawai pada hari terakhir masuk kerja di bulan ramadhan. Adanya kegaduhan di kalangan pegawai eselon III dan IV juga sama-sama menjadi perbincangan publik yang ada di Kota Cilegon. Bagi kami, hal ini sungguh merupakan sebuah mekanisme yang salah dan terkesan dipaksakan. Apalagi pada saat selesai dilantik, kabarnya pihak BKPP enggan memberikan data kepada wartawan. Ini ada apa sebenarnya? Menurut kami apa yang dilakukan kemarin (mutasi-rotasi) oleh Pemkot Cilegon tidak transparan dan melanggar undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Sehingga kami meminta kepada anggota legislatif di DPRD Cilegon untuk meninjau kembali pelaksanaan mutasi rotasi dan memanggil pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk membeberkan apa yang sebenarnya terjadi dan mengakui kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi,” ungkap Edi Junaidi Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon, Selasa (11/6/2019).

Pihaknya juga mendesak agar Komisi I di DPRD Kota Cilegon segera melakukan pemangilan terhadap eksekutif di Pemkot Cilegon.

“Intinya, mutasi tidak melalui proses yang benar, dimana anggota baperjakat tidak dilibatkan. Adanya dugaan mal praktek juga harus disikapi oleh DPRD Cilegon, dalam hal ini Komisi I,” tegasnya.

Selain itu Kabid Pengembangan Profesi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Cilegon Fauzul Imam mengatakan, perihal rotasi jabatan, memang merupakan hak priogratif Walikota, namun semua itu harus sesuai dengan kompetensi dari dan aturan yang ada sehingga tidak ada pertanyaan atau kontroversi.

“Untuk mengetahui kompentensi pegawai atau ASN harusnya ada seleksi melalui Timsel yang khusus dibuat. Timsel ini dibuat husus melibatkan Baperjakat seharus nya. Untuk itu kami meminta kepada Komisi I DPRD mendesak untuk memanggil dinas terkait,” pungkasnya.

Pernyataan yang Fauzul lontarkan bukan tanpa alasan.

Pasalnya ditengah mutasi rotasi yang terjadi saat ini, kondisinya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan.

“Istilah The Right Man on The Right Place hampir sejak sekolah sudah kita dengar. Dalam sistem manajemen diyakini bahwa menempatkan pegawai di posisi yang tepat akan menjadi kunci kelancaran proses kerja. Proses kerja yang lancar muaranya tentu saja pada keberhasilan laju pemerintahan atau organisasi. Namun istilah itu, tampaknya jauh dari harapan dalam mutasi pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Cilegon, beberapa waktu lalu. Indikatornya nyata, dimana pegawai dengan latar belakang pendidikan A, ditempatkan di dinas/badan yang jauh dari latar belakang disiplin keilmuan,” bebernya.

Ia mencontohkan, orang dengan latar belakang bidan ditempatkan di SKPD yang mengurusi keuangan/anggaran.

“Ada juga pegawai dengan latar belakang komunikasi, ditempatkan di bidang perencanaan yang sejatinya jauh dari disiplin ilmunya. Adalagi misalnya, orang dengan latar belakang pendidikan dan keilmuan sebagai terapis, ditempatkan sebagai perawat dan lain sebagainya. Itulah gambaran penempatan dalam mutasi dan rotasi di lingkungan Pemkot Cilegon,” paparnya.

Isu ketidakterlibatan Baperjakat dalam rotasi mutasi yang belum lama dilakukan, diungkapkan salah satu pejabat eselon II yang merupakan anggota Baperjakat.

Kepada wartawan dirinya dengan gamblang mengungkapkan kekecewaannya.

“Saya sama sekali tidak tahu-menahu. Saya hanya diajak bicara sekali, itupun sifatnya hanya pemberitahuan bahwa akan ada mutasi. Setelah itu saya tidak tahu,” tutur pejabat eselon II yang tidak mau disebutkan namanya itu.

Sementara itu, terkait dengan isu adanya “sogokan” dalam proses mutasi dibantah oleh Kepala BKPP, Mahmudin.

Ia menegaskan tidak ada permainan uang dalam mutasi itu, bahkan dirinya meminta agar siapapun yang mendengar isu itu untuk melaporkan pada dirinya.

“Isnya Allah tidak ada. Kalau memang ada silahkan tunjuk dan ungkap saja. Saya jauh dari tudingan itu. Insya Allah saya sudah cukup,” kata Mahmudin. (Baehaqi Rizal).

4,144 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment