Diskusi ICMI Banten: Ikuti Aturan Berdemokrasi

 

SERANG, (B1) – Sebagai sebuah negara demokrasi, para elite politik Indonesia seharusnya memahami bagaimana proses demokrasi dan aturan bekerja, menghasilkan ‘rulling’ elite atau para elite yang mengatur masyarakat. Yakni menghasilkan wakil rakyat, kepala daerah serta kepala pemerintahan.

Hal tersebut terungkap saat diskusi demokrasi sekaligus buka puasa bersama oleh Ikatan Censekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orwil Banten dengan ICMI Orda se-Provinsi Banten, di sebuah rumah makan di Kota Serang, Sabtu, (18/5/19) malam.

“Sebagai sebuah the ‘only game in town’, maka demokrasi akan berjalan dengan baik, jika dipahami dan diikuti aturan mainnya oleh para pelaku demokrasi. Dan adanya penegakan hukum untuk mengawasai jalannya peraturan tersebut “ ungkap Prof.Dr.Lili Romli, Guru Besar Politik Pemerintahan LIPI, sebagai keynote speaker pada diskusi tersebut.

Lebih lanjut Prof.Lili mengatakan, jika pemilu sebagai salah satu instrument demokrasi tidak dipatuhi aturan mainnya, maka akan timbul banyak kegaduhan, yang dapat mengganggu kondisi harmonis serta situasi kondusif di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat, terutama pada tingkat ‘grassroot’ akan bingung dengan suanana perlawanan terhadap aturan demokrasi, yang seharusnya sudah menjadi kesepakatan sejak awal.

Sementara itu pada bagian lain Rohman, MA salah seorang petugas pemilu tahun 2004 dan komisioner Bawaslu Kota Serang Pemilu 2014 menyatakan, menjadi penyelenggara pemilu pada era ini lebih rumit dan harus terjaga integritasnya. Karena selain KPU (Komisi Pemilihan Umum), BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), ada juga lembaga DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang mengawasi perilaku etika, para penyelenggara pemilu.

“DKPP ini dapat menerima laporan jika ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan komisioner KPU dan Bawaslu atau Panwaslu serta penyelenggara lainnya. Dan bahkan melalui sebuah persidangan pemeriksaan, DKPP dapat memecat status keanggotaan seseorang sebagai penyelenggara Pemilu,” tandasnya.

Dengan demikian, tuduhan kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu, jikapun ada, dapat dipastikan dalam porsi yang sangat minim. Mengingat ketatnya pengawasan yang dilakukan pada berbagai tingkatan penyelenggara pemilu.

Sedikit berbeda diutarakan Makmun Muzakky, annggota DPRD Provinsi Banten. Makmun mengatakan, kecurangan masih tampak terjadi, namun pada pemilihan legislative. Yakni ada pergeseran suara antar anggota satu partai.

Yakni, suara dari anggota yang mendapat suara sedikit dan peluang lolos kecil, bergeser kepada caleg yang memiliki suara cukup besar dengan peluang jadi cukup besar. Hal ini memang tidak merubah suara partai secara keseluruhan, namun pergeseran suara tersebut akan menguntungkan pihak tertentu, terutama pihak yang memiliki sumber daya.

“Kalau kecurangan pada tingkat pilpres saya rasa sudah diverifikasi melalui rapat pleno rekapitulasi berjenjang yang dihadiri para pihak, namun justru saya merasakan adanya pergeseran suara dalam satu partai pada pemilu legislative. Dimana suara partai memang tidak berubah, namun suara caleg pada satu partai bisa mengalami perubahan” ungkap Zakky.

Meski demikian zakky menyatakan, sebuah ‘power gama’ atau permainan kekuasaan, hampir semua pihak melakukan tanpa pandang bulu. Berusaha memaksimalkan peluang yang dimiliki untuk menambah suara.

“Memaksimalkan peluang ini yang sering dimaknai sebagai sebuah kecurangan dalam demokrasi,” pungkasnya. (les/sus).

80,760 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment