JAKARTA, (B1) – Belum lama terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Direktur dan staff PT Krakatau Steel.
Adanya kejadian tersebut, membuat geram sejumlah masyarakat. Marena hal tersebut dinilai sudah merugikan negara dan banyak orang, serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Krakatau Steel.
Hal tersebut diungkapkan, Feriyana Ketua LSM JAMBAKK. Melalui rilis yang diterima Bantensatu, Kamis (4/4/19). Feri mengatakan, dengan adanya peristiwa tersebut, pihaknya mewakili keluarga besar Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Masyarakat Banten Anti Korupsi Dan Kekerasan (LSM JAMBAKK) Provinsi Banten, mendukung KPK, untuk mengusut tuntas dugaan kasus suap di PT Krakatau Steel, terkait pengadaan barang dan jasa dan juga mengusut proyek-proyek lainnya.
“KPK merupakan penegak hukum independen yang bebas intervensi dari pihak manapun, KPK tak boleh lalai dalam menangani kasus karena tak punya wewenang untuk menghentikan kasus,” ucap Feri.
Menurutnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Krakatau Steel, seharusnya bisa memajukan industri baja Nasional yang luar biasa.
“Kasus ini menjadi titik tolak yang positif untuk mendukung PT Krakatau Steel bersih dalam proses transformasi bisnis yang sedang dijalankan. BUMN adalah badan usaha yang harus dijaga dari intervensi dan upaya pelemahan, termasuk pelemahan karena praktik korupsi. Kasus ini harus menjadi perhatian bersama, karena BUMN milik negara. Khususnya industri baja yang didedikasikan memang untuk marwahnya bangsa. Namun masih ada orang-orang baik yang bekerja di dalam BUMN yang masih mau membangun bangsa, meski berpotensi dirusak oleh orang-orang yang memiliki perilaku transaksional,” tegasnya.
Adanya kasus suap terhadap Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel, mengindikasikan adanya praktek KKN dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
Terkait hal tersebut LSM JAMBAKK meminta KPK supaya mengusut tuntas kasus tersebut dan dugaan korupsi lainnya yang ada di anak cabang PT Krakatau Steel (Persero).
“Untuk mengedepankan profesionalisme dan tata perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG), serta praktik managemen yang bebas dari konflik kepentingan korupsi di BUMN, maka untuk bisa mewujudkan seperti itu, perlu adanya perubahaan sistem pelelangan. Harus lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Sedangkan di dalam pengadaan barang dan jasa BUMN masih diatur oleh direksi perusahaan itu sendiri. Maka banyak celah terjadinya dugaan korupsi sistem aturan pelelangan barang dan jasa di PT Krakatau Steel serta anak cabang perusahaan,” jelasnya.
Adapun lanjut Feri, celah tersebut diantaranya, dalam pelelangan masih menyebutkan brand atau merk sparepart dan yang menentukan brand atau merk adalah user atau pengguna yaitu PT Krakatau Steel.
Seharusnya, kata Feri, yang menentukan adalah engineering, sedangkan anggaran terbesar d PT Krakatau Steel adalah perawatan sparepart.
“Untuk itu agar supaya KPK segera memeriksa kontrak pengadaan tersebut,” ujarnya.
Selanjutnya, masih kata Feri, tidak memunculkan drawing atau gambar barang sparepart mesin yang akan dilelangkan sehingga rentan dengan monopoli usaha.
“Portal Lelang PT.l Krakatau Steel yang bisa di lihat di http://www.krakatausteel.com, di dalam portal lelang tersebut tidak menyebutkan nilai angka Pagu anggaran yang akan dilelangkan, sehingga anggaran bisa berubah sewaktu-waktu. Besar kemungkinan dugaan perusahaan pemenang lelang sudah diatur pemenangnya, dan diduga owner estimate (OE), diberitahukan terlebih dahulu oleh oknum PT Krakatau Steel, sehingga perusahaan tersebut menjadi pemenang lelang. Perusahaan yang kalah dalam penawaran harga, kenapa bisa mengikuti penawaran lelang selanjutnya dan bahkan perusahaan tersebut bisa menjadi pemenang lelang, ini bisa dibuktikan hasil dokumentasi para peserta lelang PT Krakatau Steel yang sudah ada dari tahun ke tahun hasil catatan pelelangan tersebut. Kami mengharapkan KPK agar segera memeriksa dokumen proyek-proyek tahun sebelumnya yang diduga keras syarat dengan korupsi, supaya menjadi efek jera untuk para koruptor yang berada baik di dalam PT Krakatau Steel, maupun di anak cabang perusahaan tersebut,” tandasnya.
Saat aksi di KPK itu, LSM JAMBAKK memberikan laporan aduan dan beberapa data awal dugaan kasus korupsi lainnya di lingkungan PT Krakatau Steel. (Les/Baehaqi Rizal).
