Menakar Jarak Antara Kebijakan Asesmen di Indonesia dan Korea Berdasarkan AMEC

Oleh : Roki Rinjani Sanjadireja, S.Pd

Dalam seminar Internasional, kepala lembaga AMEC (Applied Measurement and Evaluation of Communication) memaparkan kuliah panjang tentang bagaimana kebijakan asesmen di Korea Selatan.

Prof. Jae Chun Ban, sebagai nara sumber, menjelaskan bahwa komponen asesmen memerlukan proses rekaman dan pemantauan yang berkesinambungan baik oleh guru atau pusat penjamin mutu standar pendidikan.

Pada awalnya, saya pikir idenya sama dengan peraturan kebijakan di Indonesia karena baik di Korea mau pun di Indonesia menganut sistem pendidikan K-12.

Tapi, semakin Prof. Ban menjelaskan lebih dalam, semakin saya menyadari ada perbedaan jarak antara kebijakan di kedua negara.

Setidaknya, ada tiga pandangan yang sangat berbeda dalam sistem asesmen di kedua negara.
Perbedaan tersebut meliputi kebijakan pengumpulan data, cara analisa data, dan follow-up data.
Yang pertama, sistem asesmen di Korea mulai dikumpulkan secara nasional dari kelas tiga Sekolah Dasar.

Sedangkan di Indonesia, data mulai dikumpulkan di kelas enam Sekolah Dasar pada saat Ujian Nasional.
Lalu, mengacu pada regulasi di Korea, asesmen dilakukan per tahun untuk mengukur ketercapaian KI (Kompetensi Inti) dan KD (Kompetensi Dasar).

Pada saat ujian, siswa akan diberikan soal yang dibedakan berdasarkan paket.
Ketika menjelaskan, Prof. Ban menambahkan bahwa asesmen didisain untuk mensukseskan belajar siswa.

Sebagai contoh, di Korea, siswa yang lemah dalam KD tertentu, akan mendapatkan soal serupa di jenjang selanjutnya meski siswa telah naik kelas.

Kedua, analisa data asesmen di Korea dilakukan secara statistik.
Dengan model evaluasi cyclical, baik pertanyaan maupun jawaban siswa akan ditinjau kembali untuk mengukur bobot soal.

Hal tersebut dikarenakan, kadang kala, soal menjadi terlalu sulit untuk dijawab bagi siswa atau sebaliknya.
Banyak faktor yang menyebabkan perubahan pencapaian seperti perubahan media ajar, sumber belajar baru, maupun teknik pengajaran yang berbeda.

Dengan beberapa pertimbangan, setelah diadakan asesmen guru harus mengadakan remedi bagi siswa yang gagal dalam mengerjakan ujian.

Saya pun berpikir, di Indonesia kebijakan yang sama sudah berjalan selayaknya di Korea, bahkan sudah tercantung dalam Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 sejak tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Namun, perbedaan sistem asesmen di Korea menekankan pada langkah apa yang guru akan ambil setelah hasil evaluasi keluar dari pusat.

Setelah data dievaluasi oleh pusat, maka pusat pendidikan akan memberikan rekomendasi berikut langkah kongkrit kepada guru yang bersangkutan beserta pemetaan kesulitan belajar berdasarkan nilai asesmen.

Sementara di Indonesia, tugas remedi dikerjakan oleh guru, tanpa campur tangan dan pengawasan pusat pendidikan.
Tentu saja, Korea Selatan bukan negara dengan populasi yang besar seperti di Indonesia.

Tantangan dan kesulitan pun akan berbeda jika kebijakan serupa dilaksanakan di negara dengan populasi tinggi seperti di Indonesia.
Sambil melanjutkan, Prof. Ban menerangkan tugas pokok AMEC dalam evaluasi pembelajaran.

Sebagai contoh, AMEC menyediakan materi ajar yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa berdasarkan tujuan nasional.
Karena itu, siswa akan mendapatkan kompetensi yang didudukung oleh keberadaan teknologi yang tersedia secara nasional melalui integrasi media ajar dan hasil belajar siswa.

Ketiga, meski pun guru di sekolah diberi kebebasan untuk merangkai kegiatan belajar, kegiatan follow-up di Korea terintegrasi dengan pusat.
Dalam hal ini, kesulitan belajar siswa akan dipetakan per individu, dan juga penanggulangannya.
Sehingga, diharapkan, hasil belajar tidak melenceng dari pemetaan yang terstruktur melalui database terintegrasi.

Dampak positif dari kebijakan asesmen di Korea dapat dilihat dari pusat pengembangan yang bertumpu pada pengembangan murid sehingga angka ketercapaian KD akan meningkat.
Meski demikian, prosedur pelaksanaannya memerlukan banyak sumber daya.

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah faktor ekonomi untuk mengadopsi kebijakan sistem pendidikan dengan data besar.
Terlepas dari itu, terdapat pula dampak negatif dari kebijakan asesmen di Korea, seperti dikatakan oleh Prof. Ban yang menyatakan bahwa beberapa guru di daerah kesulitan mengikuti perkembangan teknologi digital terutama guru-guru senior.

Keberadaan infrastruktur turut menjadi elemen penting dalam adopsi sistem asesmen seperti di Korea. Di Korea sendiri tidak setiap provinsi sudah menggunakan sistem online dalam proses asesmen.

Beberapa di daerah terpencil masih secara manual pergi ke pusat pendidikan untuk mendapatkan dan melaporkan hasil asesmen secara berkala. Dalam hemat saya, tingkat literasi data di Indonesia masih jauh tertinggal. Data nasional diterima oleh pemerintah pada kelas sembilan SMP.

Sayangnya, saat saya menginvestigasi lebih lanjut ke provinsi, data tes berstandar (standardized test) untuk siswa kelas enam SD tidak di follow-up oleh pemerintah pusat untuk sampai ke satuan unit pendidikan masing-masing. Dengan kata lain, rekam jejak pendidikan berhenti sampai tahap recording.

Dalam dialog saya dengan guru senior, Dondian Putra, S.Pd, Indonesia sebenarnya sudah ada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang mengatur data pendidikan di tiap provinsi di Indonesia. Tapi sangat disayangkan data tersebut hanya sampai ke tingkat provinsi tanpa tindak lanjut lebih jauh.

Sistem evaluasi di Indonesia belum sampai pada level follow-up untuk pencapaian individu, dalam kasus ini peningkatan Kompetensi Dasar.
Padahal, ketersediaan teknologi saat ini sudah mulai menyokong kemudahan dan penyimpanan data dengan biaya yang terjangkau.

Dalam pandangan saya, Indonesia dapat mengadopsi sistem dan penggunaan teknologi dari negara maju terutama bagaimana mengolah data besar. Ini merupakan satu langkah konkrit untuk memperbaiki sektor asesmen dan pemilihan keputusan melalui analisa data.

Sebagai permulaan, kita bisa secara berkala mengumpulkan data pendidikan dengan memperhatikan perkembangan individu secara berkelanjutan tidak hanya dari standardized test per tiga tahun sekali, tapi per tahun.

Meski dalam prakteknya akan menemukan kurangnnya sumber daya manusia berkenaan dengan teknologi, dengan keberadaan jaringan saat ini, permasalahan dapat diatasi lebih mudah.

Terlebih, pemberdayaan program bahasa seperti Python, C#, Java dan sebagainya bisa sangat membantu untuk mengelola data yang ada. Sebagai kesimpulan, untuk membangun pendidikan yang berporos pada pengembangan siswa, Indonesia perlu meningkatkan kebijakan literasi data dengan mulai membangun sistem yang continuitas.

Ini merupakan tugas besar bagi para pendidik untuk bisa lebih melek dengan asesmen pendidikan dan literasi data besar sebagai upaya meningkatkan kompetensi siswa.

Jika kita ingin berkompetisi secara global, maka kita harus mulai membenahi kebijakan asesmen kita yang harus berporos pada pengembangan siswa. (***).

Biodata Penulis:

– Roki Ranjani Sanjadireja, S.Pd.
Mahasiswa Magister Universitas Pendidikan Indonesia

– Kelahiran : Bandung, 2 Januari 1988. Alamat : Ketileng Timur, No. 17, Rto4/01, Cilegon

A. Pendidikan

– 2017 s.d Sekarang : Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, Departemen Bahasa Inggris, Sekolah Pasca Sarjana – Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung-Jawa Barat

– 2005-2010 : Department of English, Faculty of Education and Pedagogy – Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten

– 2002-2005 : SMA Negeri 1 Kota Cilegon

– 1999-2002 : MTs Daar El-Qolam, Tangerang-Banten

– 1993-1999 : SD Negeri 3 Cilegon

– 1991-1993 : TK PGRI Cilegon

B. Pengalaman Organisasi/Sosial
– Member of 2 Dimension Art at Bear El Qolam Boarding School

– Member of MPK SMU Negeri 1 Cilegon

– Member of English Student Association for 2 years as head of wall magazine division

– Member of Mahatma (Health Organization)

– Head of nIMBA Course

– Founder of Niemba English Well

1,722 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment