Gilir Tiga Bawaslu di Banten, JRDP Ingin Samakan Persepsi

 

SERANG , (B1) – Badan Pekerja Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) secara simultan, lakukan pertemuan dengan pimpinan Bawaslu Provinsi Banten, Bawaslu Kabupaten Serang, dan Bawaslu Kota Serang, kemarin.

Melalui pertemuan tersebut, JRDP berkeinginan untuk bisa menyamakan persepsi dengan Bawaslu perihal alur dan substansi pemantauan yang akan dilakukan.

“Kami sudah mendapat akreditasi dari Bawaslu RI pada 27 Desember 2018 silam. Karena itu menjadi penting bagi kami untuk melakukan konsolidasi dengan Bawaslu di daerah. Kami mengapresiasi Bawaslu Banten yang sudah berkenan berkomitmen membuka akses dan informasi kepada kami untuk melakukan pemantauan,” kata Koordinator Umum JRDP Nana Subana, melalui rilis yang diterima Bantensatu.co, Rabu (13/3/19).

Nana menjelaskan, fokus pemantauan JRDP adalah soal netralitas ASN, politik uang, serta politisasi SARA.

“Yang terdekat, JRDP akan menerjunkan pemantau untuk mengawasi jalannya kampanye rapat umum dan iklan di media massa yang akan digelar mulai tanggal 24 Maret hingga tanggal 13 April mendatang. Setelah dari Banten ini, kami akan melakukan konsolidasi pemantauan di daerah lain yakni Provinsi Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat. Fokus utama kami kalau di Banten ada di Dapil Banten I, yakni Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Karena berdasarkan pengalaman dan analisa kami, di dua daerah itu potensi pelanggarannya tinggi. Khusus di dua daerah itu juga bobot pemantau kami tambah dengan skema pencegahan keterlibatan kepala daerah yang memiliki afiliasi kekerabatan dengan salah satu caleg atau calon anggota DPD,” kata Nana.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi dan Kordiv SDM Bawaslu Banten Nasehudin.

Usai melakukan pertemuan di kantor Bawaslu Banten, rombongan JRDP bergerak ke kantor Bawaslu Kabupaten Serang.

“Pemantauan yang kami lakukan akan bersifat aktif. Artinya jika kami menemukan sebuah dugaan pelanggaran di lapangan, maka kami akan melakukan pelaporan. Tentu dengan petunjuk dan alat bukti yang kami miliki. Para pemantau kami secara berkala akan mengirim laporan. Pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara, tentu kami juga akan secara acak menempatkan pemantau di sejumlah TPS yang kami anggap rawan,” ungkap Ahmad Fauzi Chan, Korda JRDP Kabupaten Serang.

Terakhir, JRDP bergeser ke kantor Bawaslu Kota Serang.

Disana, mereka diterima oleh Ketua Bawaslu Kota Serang Faridi dan beberapa komisioner.

“Kota Serang ini memiliki catatan buruk saat pelaksanaan Pemilu 2014 silam. Dalam dokumentasi kami, di sini pernah terjadi dugaan manipulasi suara di TPS dengan skala yang massif. Hampir terjadi di beberapa kelurahan dalam satu kecamatan. Kasus itu dicatat sebagai bentuk pelanggaran pidana sekaligus etika. Ini tentu menjadi perhatian,” ungkap Badan Pekerja JRDP Faqih Helmi.

Usai melakukan konsolidasi dengan Bawaslu, JRDP akan melakukan bimtek terhadap pemantau, termasuk melengkapi mereka dengan alat kerja dan pemahaman yang cukup sebagai bekal memantau kegiatan tahapan pemilu di lapangan. (Ichan/Baehaqi Rizal).

15,035 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment