Persatuan Korban Tsunami Sumur Demo Tuntut Huntap dan Huntara

 

PANDEGLANG, (B1) – Korban Tsunami Selat Sunda Banten, yang tergabung dalam Persatuan Korban Tsunami Sumur, lakukan aksi ke kantor Bupati Pandeglang. Massa menuntut segera direalisasikanya Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap), Selasa, (12/2/19).

Diego korlap aksi menyatakan, hingga sekarang masyarakat korban tsunamk masih menghadapi persoalan serius. Terutama soal ekonomi yang sampai saat ini masih lumpuh, khususnya yang berada di wilayah pesisir yakni nelayan.

“Kenyataannya alat kerja mereka rusak akibat tsunami. Sehingga aktifitas ekonomi mereka lumpuh total. Mereka dapat bertahan hanya dari bantuan logistik para relawan yang datang silih berganti,” ungkapnya.

Diungkapkan, sekalipun Kementerian Kelautan dan Perikanan, sudah mengeluarkan statement, tanggal 24 desember 2018, lalu bahwa masyarakat nelayan akan mendapatkan bantuan atas perahu dan alat tangkap yang rusak, akan tetapi kenyataannya, belum terealisasi. Selain soal ketidakpastian atas bantuan yang dijanjikan, korban tsunami juga merasa resah, karena berdasarkan statement yang dikeluarkan menteri KKP, bantuan hanya akan diberikan secara khusus kepada perahu dengan kriteria di bawah 5 GT(Groos Tonnage).

Selain persoalan atas alat kerja nelayan yang rusak, korban juga menghadapi persoalan atas rumahnya yang rusak ataupun hancur akibat tsunami. Berkaitan dengan soal ini, masyarakat di Kecamatan Sumur, mengaku tidak mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah soal proses rekontruksi. Bahkan bantuan lebih banyak dikeluarkan dari para relawan dibandingkan dari pemerintah.

Meski pemerintah memiliki program pembangunan Huntara, dengan target penyelesaian dua bulan, namun kenyataannya sampai satu bulan lebih, proses pembangunan menyimpan banyak persoalan. Mulai tidak meratanya progress pembangunan, hingga masalah tidak dilibatkannya masyarakat, terkait pembangunan huntara. Juga yang paling meresahkan adalah soal tidak kejelasan terkait rekontruksi hunian tetap(Huntap) bagi masyarakat yang rumahnya hancur.

Berdasarkan masalah-masalah di atas, masyarkat korban bencana merasa, pemerintah saat ini tidak memberikan perhatian yang serius terhadap korban bencana alam. Padahal hal tersebut telah diatur secara jelas dalam UU No.24 Tahun 2007 terkait keharusan pemerintah, bertanggung jawab dalam segala proses pasca bencana, yang di dalamnya termasuk proses rekontruksi, bahkan sampai pada soal pemulihan keadaan perekonomian masyarakat korban bencana.

“Oleh karenanya kami yang tergabung dalam Persatuan Korban Tsunami Sumur menyerukan seluas-seluasnya, menuntut secara keras kepada pemerintah untuk segera memenuhi hak para korban yang meliputi, ganti seluruh kerugian kapal, jarring dan mesin juga perbaikan mesin/motor yang rusak dan hilang. Berikan jaminan atas hidup nelayan korban bencana dan keluarganya selama belum bisa bekerja secara normal di laut. Bangun hunian sementara dan hunian tetap dengan musyawarah bersama korban agar sesuai dengan aspirasi korban bencana. Hapuskan segala bentuk hutang dan praktik riba yang menjerat korban bencana tsunami selat sunda,” tandasnya. (CJ/yusuf).

1,090 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment