Wagub Banten: Satgasda PAM dan Gakkum Hibah Cegah Penyimpangan

 

SERANG, (B1) – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, pembentukan Satgasda PAM dan Gakkum Hibah/ Bansos APBN 2019.  untuk mencegah penyimpangan penyaluran bantuan.

“Pendampingan yang dilakukan Satgasda PAM dan Gakkum menjadi unsur penting dalam rangka penyaluran bantuan masyarakat Banten agar tepat sasaran, efektif, dan efisien,” kata Wakil Andika saat rapat koordinasi dan Sosialisasi Satgas PAM dan Gakkum Hibah/ Bansos APBN Provinsi Banten Tahun 2019, di Pendopo KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jum’at (1/2/19).

Wagub Banten meminta satuan tugas daerah pengamanan dan penegakan hukum (Satgasda PAM dan Gakkum) hibah/bansos APBN tahun 2019 untuk bekerja maksimal. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan hibah/ bansos APBN 2019 kepada para penerima manfaat.

Satgasda PAM dan Gakkum beranggotakan Kepolisian RI yang bertugas berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mengamankan dan melakukan penegakan hukum terhadap bantuan sosial dan hibah di Provinsi Banten yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI. Bantuan hibah/ bansos itu di antaranya: program keluarga harapan (PKH), BPNT-Rastra, bansos anak dan lansia, bansos disabilitas, dan lainnya.

“Karena bantuan ini merupakan langkah agar pemerintah daerah (pemda) terbantu dalam menekan angka kemiskinan di daerahnya,” tegasnya.

Menurut data, angka kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2002 cukup tinggi hingga mencapai 9,22 persen. Namun, dengan adanya kontribusi pemerintah pusat dan sinergitas yang baik dengan Satgas, angka tersebut turun hingga empat persen menjadi 5,22 persen pada tahun 2018.

Program ini, lanjut Wagub Banten, menjadi salah satu langkah konkret yang dapat mengantisipasi dan menekan angka kemiskinan. Provinsi Banten yang terus berkembang, tentu dihadapkan dengan barbagai permasalahan dari pelbagai bidang.

“Saya mewakili Pemprov Banten sangat mendorong dan mendukung atas didirikannya satgas ini guna mengawal bansos dan hibah APBN yang akan disalurkan ke wilayah Banten agar tepat sasaran, efektif dan efisien,”ujar Wagub.

Diungkapkan, saat ini Gubernur Banten bersama dirinya terus bekerja keras agar dapat memaksimalkan seluruh potensi daerah yang ada untuk mengembangkan kemajuan daerah. Diantaranya dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat, memaksimalkan kekuatan stabilitas ekonomi mengacu pada indeks indeks pembangunan manusia (IPM) yang lebih baik.

“Saya berharap program ini terlaksana dengan baik, namun tetap mengantisipasi permasalahan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, satgas ini dapat memberikan pendampingan dari pemasalahan dan potensi penyimpangan,” ungkap Wagub.

Di tempat yang sama, Wakapolda Banten Brigjen Pol Tomex Kurniawan meminta agar seluruh anggota yang tergabung dalam satgas dapat melakukan pendampingan dengan sebaik-baiknya.

“Saya harap nanti tidak ada lagi bansos dan hibah. Karena itu artinya masyarakat Banten sudah kuat dan sehat secara fisik maupun ekonomi. Kalau saudara kita dibantu, diangkat, semua akan bangkit bersama dan mampu membangun bangsa,” ujarnya.

Wakapolda Banten juga mengingatkan agar pendamping tidak melakukan kesalahan data dan harus tepat sasaran.

“Jangan ada salah data, salah sasaran. Jangan ternyata yang ambil (bantuan) mobilnya mewah, sawahnya puluhan hektar. Saya minta datanya valid, karena implikasi penggunaan bansos yang disalahgunakan sama dengan pidana negara, saya tidak mau ada itu. Kita dampingi 24 jam agar tidak terjadi itu,” tegasnya. (kom/way).

862 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment