Wahana Cita Indonesia Berharap Pemerintah Tingkatkan Anggaran Penderita HIV/AIDS

 

TANGSEL,(B1) – Wahana Cita Indonesia, lembaga yang konsen terhadap penyakit HIV/AIDS berharap adanya peningkatan anggaran untuk alokasi penderita penyakit tersebut. Pasalnya, saat ini bantuan dana international dalam menangani penderita Human immunodeficiency virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)  kian berkurang.

Sebelumnya Global Found adalah penyumbang terbesar bagi penanganan penderita HIV-AIDS di Indonesia. Prosentasenya, bantuan Global Found mencapai sekira 77 persen, lalu 14 persen dari APBD, 5 persen dari APBN, dan 4 persen dari The HIV Cooperation Progam For Indonesia (HCPI).

“Begitu pentingnya percepatan peningkatan pendanaan domestik bagi isu HIV-AIDS di Provinsi Banten. Kami pikir penganggaran ini harus direspon pemerintah, karena selama ini sebanyak 76 persen pendanaan didukung oleh BLN (Bantuan Luar Negeri),” tutur Hadi Irawan, Direktur Wahana Cita Indonesia, di hotel Sky Saphire Serpong, Tangsel, Rabu (30/1/19).

Kondisi itu, menurut Hadi, secara otomatis berdampak pula pada penanganan Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) di Indonesia. Termasuk yang tinggal di berbagai wilayah Provinsi Banten. Data yang ada menyebutkan, jika jumlah ODHA yang tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi Banten hingga Oktober 2018 mencapai sekira 6.118 penderita.

“Di Banten sendiri ada banyak kasus yang tersebar di sejumlah Kota ataupun Kabupaten di dalamnya. Yang paling tinggi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, lalu Serang, dan Tangerang Selatan,” terangnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Wahana Cita Indonesia, jumlah estimasi ODHA di Banten mencapai sekira 16.403 pada tahun 2016 lalu. Rinciannya adalah, Kabupaten Tangerang sebanyak 1.521 orang, Kota Tangerang Selatan 2.397 orang, Kota Tangerang 4.996 orang, Serang 1.533 orang, Lebak 1.011 orang, Kota Cilegon 1.948 orang, Kota Serang 1.160 orang, Pandeglang sebanyak 1.298 orang.

Wahana Cita Indonesia sendiri selama ini merupakan salah satu Non Government Organisation (NGO) yang konsen pada isu kesehatan dan kelompok masyarakat termarginalkan. NGO ini menganggap jika ODHA masih mengalami diskriminasi kebijakan penganggaran pemerintah.

“Pemerintah melihat isu ini bukan isu prioritas, padahal kita tahu bahwa angka kematian dari periode 2005 sampai 2018 saja sudah ketemu angka sebanyak 390 ODHA meninggal di Banten. Semestinya sudah menjadi perhatian khusus pemerintah daerah,” tandasnya.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan bahwa, problem lainnya yang harus dibenahi oleh pemerintah adalah membenahi kewenangan di tingkat pusat hingga daerah. Dimulai dari lintas Kementerian, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Mengingat banyak ODHA yang diduga belum terkoordinir keberadaannya di tengah masyarakat.

“Dengan jumlah ODHA yang berada di data kami maupun komunitas-komunitas saja anggaran yang tersedia tak memadai, apalagi ditambah dengan mereka yamg belum terdata. Untuk itu, kami mendesak baik Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten dan Kota, agar memerioritaskan anggaran penanganan ini,” pungkasnya. (Btl).

7,636 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment