Penghuni Rumah Negara Puspitek Minta Keadilan ke Presiden

 

TANGSEL, (B1) – Adanya rencana untuk perubahan jalan raya provinsi yang tepat melintasi kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek), Serpong, Tangsel, berdampak pada penghuni rumah negara tersebut.

Tidak terima akan di pindahkan maupun digusur PUSPITEK, Persatuan Pioner Penghuni Rumah Negara Puspitek (P3RNP) mengadukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan dan korupsi yang dilakukan oleh kepala Puspitek dan Sekjen Kementeristekdikti ke Presiden dan Ke Kejaksaan Agung RI (30/1/19).

Ketua P3RNP Prof. Drs. H. Perdamean Sebayang mengungkapkan, pengalihan jalan raya provinsi Banten lebih menguntungkan pihak pengembang perumahan PT. BANARA SERPONG dan yang menjadi imbasnya para penghuni rumah negara puspitek.

“Kami mengabdi dan berkarya kepada negara disini bukan satu atau dua tahun, tapi sudah puluhan tahun. Namun ketika kepala puspitek sekarang ini dijabat oleh Sri Setiawati, tempat tinggal kami akan digusur untuk dijadikan jalan demi kepentingan para pengembang,” terangnya.

Warga menduga banyak aturan dan peraturan hukum yang dilanggar oleh kepala Puspitek.

Saat audensi dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten di Kantor Pusat Puspitek, kepala PUSPITEK Sri Setiawati mengatakan, pihaknya telah melakukan dan melaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tentang barang milik Negara.

“Kami akan melakukan pembongkaran dan bongkar barang milik negara, sesuai dengan keputusan menteri keuangan. Itu aturannya dan penilaian asetnya dari Kemenkeu RI, bukan dari pihak kita. Semuanya di Kemenkeu masalah aset negara,” jelasnya.

Mengenai adanya perumahan umum yang dibangun oleh PT. BANARA SERPONG, pihaknya tidak ada sangkut pautnya.

Dimintai tanggapan, Heriyanto Direktur Executive Lippkor mengatakan, Puspitek merupakan objek vital negara yang harus steril dari pemukiman masyarakat umum tanpa terkecuali. Jika ada pengembang perumahan umum yang ingin bangun perumahan untuk pemukiman masyakat, semestinya puspitek dan pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak memberikan izin pembangunan tanpa terkecuali.

Apapun alasannya yang namanya objek vital negara merupakan aset negara yang harus di pelihara dijaga dan dilindungi, serta harus steril dari aktivitas masyarakat umum. Semestinya kepala puspitek tidak memberikan rekomendasi ataupun izin kepada pengembang perumahan PT. BANARA SERPONG.

“Permasalahan ini harus diusut sampai tuntas oleh aparat penegak hukum mengingat puspitek objek vital negara, P3RNP merupakan abdi negara yang harus dihormati dan dilindungi hak-hak mereka,” tegasnya. (en/bay).

5,121 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment