JRDP: Pemilih Korban Tsunami Harus Didata Ulang

 

SERANG, (B1) – JRDP (Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu) Banten,  sampaikan duka mendalam atas bencana tsunami yang melanda sebagian wilayah Provinsi Banten. Utamanya kepada korban dan warga di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

“Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Karena itu, JRDP dengan donasi sukarela menyumbangkan bantuan kepada para korban bencana di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Bantuan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan anak dan ibu,” ungkap Nana Subana selaku Koordinator Umum JRDP Banten, Rabu (2/1/18).

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan serta informasi yang dihimpun dari beberapa relawan di 8 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang terdampak oleh bencana tsunami, hasil sementara didapat data bahwa ada beberapa TPS yang hilang, yaitu di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.

“TPS tersebut diantaranya yaitu TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17 dan TPS 19 dan di Kecamatan Sumur ada 4 Desa yang terdampak yaitu 5 TPS di Desa Sumber Jaya, 3 TPS di Desa Kerta Jaya, 2 TPS di Desa Taman Jaya dan 1 TPS di Desa Ujung Jaya,” paparnya.

Berdasarkan hal diatas, lanjut Nana, JRDP menyampaikan beberapa hal utama yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2019.

“Bahwa KPU harus mendata ulang para pemilih di wilayah terdampak bencana. Terlebih mereka yang meninggal dunia. Juga dipetakan ulang para penyelenggara pemilu yang menjadi korban, baik aparatur KPU maupun Bawaslu hingga tingkat terbawah. Kedua, KPU harus segera melakukan pemetaan ulang terhadap lokasi TPS. Ini terjadi karena banyak perkampungan warga di pesisir yang rusak berat dan tak bersisa. Hampir bisa dipastikan, pada tanggal 17 April 2019 mendatang di lokasi tersebut tidak bisa didirikan TPS karena proses recovery fisik pascabencana diprediksi memakan waktu lebih dari 6 bulan,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Nana, KPU harus melakukan pendataan terhadap pemilih yang pada hari pemungutan dan penghitungan suara tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS tempat yang bersangkutan.

“Mekanisme perpindahan pemilih dari TPS yang satu ke TPS lain harus mempertimbangkan ketersediaan surat suara serta jarak tempuh pemilih dengan TPS di tempat pengungsian. Bawaslu harus memastikan setiap bantuan dari peserta pemilu kepada korban tsunami tidak terindikasi sebagai bentuk kampanye. Di lapangan banyak ditemukan peserta pemilu yang memberikan bantuan dengan membagikan uang dan atau barang yang bisa terindikasi sebagai politik uang,” tambahnya.

“Demikian pernyataan disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab JRDP yang sudah diakreditasi sebagai pemantau pemilu nasional oleh Bawaslu RI sejak 27 Desember 2018. JRDP akan terus berbuat untuk kebaikan demokrasi di Indonesia,” pungkasnya. (Baehaqi Rizal).

29,171 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment