Warga Cikupa Keluhkan Sulitnya Masuk Kerja Di Wilayah Sendiri

 

TIGARAKSA, (B1) – WARGA Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, keluhkan rekrutmen tenaga kerja di wilayahnya yang dinilai sarat kolusi dan nepotisme. Akibatnya, warga setempat tidak bisa masuk kerja di pabrik.

Hal itu disampaian warga saat diskusi antara warga Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dengan Ketua Asosiasi Pengrajin Tangerang (APTA), Rabu,(5/12/18) malam.

Asek Sahawi (46), salah seorang tokoh masyarakat Kelurahan Bunder mengungkapkan bahwa wilayahnya merupakan kawasan daerah industri. Namun ironisnya banyak warga, terutama anak-anak muda yang sulit mendapatkan pekerjaan.

Untuk mengurai persoalan ini, kata Asek, memang membutuhkan sosok yang tahu dan berani membongkar dugaan sindikat sistem rekrutmen tenaga kerja yang sarat dengan kolusi dan nepotisme tersebut.

“Harusnya memang ada orang yang tahu dan berani. Secara ijin seperti IMB dan lain sebagainya mereka ada, dan artinya warga Bunder sangat terbuka, tapi kenapa untuk masuk kerja sulit. Setiap warga Bunder tes banyaj yang tidak diterima, padahal ini warga di lungkungan pabrik sendiri. Ini malah mendatangkan tenaga kerja entah dari mana. Padahal warga kita ini, sekolah ya sekolah, berpendidikan, tapi ada apa ini?” Ungkap Asek Sahawi.

Asek berharap, dalam menangani persoalan tenaga kerja ini, pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Tangerang maupun tingkat kecamatan dan kelurahan harus hadir untuk mengurai persoalan tersebut. Agar angka pengangguran di wilayah tersebut, dari tahun ke tahun tidak semakin bertambah.

“Ini yang lulusan tahun sebelumnya juga belum diterima kerja, sudah disusul lulusan yang baru,” katanya.

Ketua Asosiasi Pengrajin Tangerang (APTA) Widi Hatmoko yang jadi juga mengakui tersebut. Menurutnya persoalan rekrutmen tenaga kerja yang diduga sarat dengan kolusi dan nepotisme tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Kelurahan Bunder, tapi juga terjadi di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Tangerang dan sudah menjadi rahasia umum. Bahkan, kata Widi yang juga politisi PDI Perjuangan, dirinya pernah mendapatkan laporan banyak pencari kerja yang menggunakan ijazah palsu.

“Istilah kerja wani piro ini memang sudah menjadi rahasia umum, dan sangat tidak berkeadilan. Bahkan, yang masuk kerja menggunakan ijazah palsu ini saya pernah mendengar, dan banyak juga katanya,” ungkap Widi.

Widi berjanji akan membantu mengurai persoalan-persoalan terkait rekrutmen tenaga kerja yang dikeluhkan warga dan dinilai tidak berkeadilan tersebut.

“Kita akan komunikasikan dengan instansi terkait nanti, agar persoalan ini bisa diselesaikan. Jangan sampai warga lokal Tangerang menjadi pengangguran di daerahnya sendiri, apalagi ini kan kawasan industri. Masak iya, warganya tidak bisa mendapatkan pekerjaan, terlebih ini kan menyangkut kehidupan dan masa depan mereka tandasnya,” tandas seniman Tangerang ini.

Selain itu, Widi juga akan mengedukasi masyarakat agar bisa lebih mandiri dan berkarya dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Terlebih, kata Widi, salah satu tujuan Asosiasi Pangrajin Tangerang (APTA) adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan mencetak para wirausahawan yang berdikari serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. (santi).

9,537 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment