Cegah Monopoli, JIP Minta Pemerintah Buka Keran Lain Pengadaan Obat ARV

 

NASIONAL, (B1) – Jelang peringatan hari AIDS sedunia, Indonesia dikejutkan dengan maraknya pemberitaan tentang dugaan penggelembungan anggaran dalam pengadaan obat HIV yang lazim disebut obat antiretroviral (ARV). ARV merupakan obat antiretroviral yang harus dikonsumsi oleh orang yang terinfeksi HIV sepanjang hidup penderita, agar dapat mempertahankan kondisi kesehatannya.

Obat ini disediakan oleh pemerintah melalui dukungan dana APBN setiap tahunnya. Saat ini, PT Kimia Farma dan PT. Indofarma adalah dua perusahaan yang tercatat memiliki ijin edar obat ARV atau berperan dalam proses distribusi obat.

Verdy Tee, Manajer Riset Jaringan Indonesia Positif (JIP) menyatakan, dugaan ini diperoleh atas dasar temuan harga beli pemerintah untuk obat ARV di tahun 2016 yang tercatat mencapai harga Rp385 ribu rupiah per-botol. Sedangkan harga obat di pasaran Internasional yang berdasarkan dokumen resmi dari agen pengadaan internasional hanya berkisar US$ 8.9 per botol (atau sekitar Rp115 ribu rupiah per-botol).

Sehingga ada potensi kerugian negara sebesar Rp270 ribu rupiah per-botol. Dengan hanya dua perusahaan yang tercatat mempunyai ijin edar obat ARV, memunculkan pertanyaan yang mendasar, apakah memungkinkan terjadinya penggelembungan harga obat ARV.

“Proses pengadaan obat ARV hanya dilakukan oleh dua perusahaan. Sehingga dampak penurunan harga sesuai dengan harga minimum sulit untuk dicapai. Untuk itu rasanya perusahaan lain bisa disertakan
juga, untuk bisa dalam proses pengadaan. Sehingga harga minimum bisa tercapai dan anggaran belanja APBN bisa dialokasikan untuk pembelian ARV yang lebih banyak,” tandasnya.

Lanjut Verdy, dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung, telah terjadi kekhawatiran oleh Jaringan Indonesia Positif sebagai jaringan nasional ODHA di Indonesia, bahwa proses pemeriksaan, dapat mengakibatkan keterlambatan proses tender yang akan berimbas kepada ketersediaan obat ARV.

Ditambahkan Timotius Hadi, selaku Program Officer JIP yang menyatakan, jika hal tersebut terjadi, maka pemerintah dapat dianggap lalai dalam memastikan pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat. Terutama untuk mencapai kenikmatan kesehatan tertinggi sebagai salah satu hak
dasar setiap warga negara sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan di Pasal 4 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.

“Pemerintah perlu menjamin dan mengontrol distribusi ARV. Karena dengan pengobatan yang teratur kehidupan kami jauh lebih sehat dan produktif,” katanya.

Sehubungan dengan adanya dugaan penggelembungan dana ARV, JIP mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI dan instansi terkait lain untuk, Mendorong dibukanya keran akses pengadaan obat ARV untuk perusahaan lain, untuk bisa
menekan penurunan harga obat ARV sehingga anggaran APBN untuk pengadaan obat ARV bisa
ditekan.

“Mendorong untuk bisa lebih cepat dalam proses penyidikan kasus dugaan indikasi penggelembungan harga obat ARV. Mengadakan jenis obat-obatan ARV lainnya yang minim toksisitas dan yang lebih murah untuk bisa
dimasukkan dalam e-catalog obat di Indonesia,” pungkasnya. (pudin).

63,980 kali dilihat, 1,606 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment