Diskusi Sumpah Pemuda LBH Situmeang: Kinerja BPN Kabupaten Tangerang Buruk

 

TIGARAKSA, (B1) – Peringati hari Sumpah Pemuda tahun 2018, LBH Situmeang gelar diskusi tentang peran pemuda dalam kajian hukum, yang berkaitan dengan administrasi dan pelayanan di BPN Kabupaten Tangerang, Senin, (29/10/18). LBH Situmeang memberi nilai kinerja di BPN Kabupaten Tangerang denngan angka 10 dari 100, yang masuk kategori “buruk”.

Diskusi menghadirkan, Dedi Setiadi SH selaku pengamat kebijakan publik LBH Situmeang, Irwan Dani SH selaku deviasi hukum perdata LBH Situmeang dan tidak ketinggalan Anri Situmeang selaku Direktur LBH Situmeang.

Dedi menjelaskan, dalam pelaksanaannya pelayanan publik di BPN Kabupaten Tangerang adalah dalam rangka pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. Kode etik pelayanan publik di atur dalam UU No.8 tahun 2011, tentang kode etik pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Kode etik dalam pelayanan publik disebut juga dengan kode etik pelayanan, pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai negeri sipil khususnya di BPN Kabupaten Tangerang.

“Di pasal 3 menjelaskan maksud dan tujuan kode etik. Dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan pengabdian, kesetiaan dan ketaatan pegawai kepada NKRI,” tandasnya.

Dikatakan, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan, karakter, watak, moral dan perilaku legawai BPN dapat meningkatkan kerja BPN.

“Sedang pada Pasal 7 UU No.8 tahun 2011, salah satunya juga adanya larangan menyalah gunakan wewenang secara langsung. Sementara di pasal 18, tercantum sanksinya bagi yang melanggar kode etik pelayanan publik,” ucapnya.

Irwan Dani lebih banyak membahas tentang teknis pelayanan publik. Untuk di BPN sangat kecil terjadi mal administrasi. Dan pemerintah harus berpegang teguh terhadap aturan tentang mal administrasi.

“Kita lebih mengharahkan pada pencegahan, bukan penindakan. Artinya kita sama-sama dan sepakat, menangkal dan memantau seluruh kegiatan pelayanan publik, khususnya di BPN Kabupaten lTangerang,” tandasnya.

Sementara, Direktur LBH Situmeang Anri Situmeang menyatakan, terkait pelayanan BPN Kabupaten Tangerang, ia berikan nilai 10 dari angka 100. Itu artinya pelayanan di BPN Kabupaten Tangerang, sangat buruk terhadap pelayanan publik.

Ia contohkan, pihaknya mendengar kabar, pada tanggal 12 Oktober 2108, ada pembebasan lahan senilai Rp2 miliar. Tapi ternyata diblokir oleh BPN Kabupaten Tangerang.

“Permasalahannya, boleh tidak kepala kantor BPN. Memang BPN punya hak untuk memblokir, namun itu bila ada sengketa tanah, itu yang harus ditelusuri,” tegasnya.

Apa yang disampaikan menurut Anri berdasarkan riset terhadap pegawai notaris. Sebab dikeluhkan, pelayanan publik uang diberikan BPN Kabupaten Tangerang, sangat lama.

“Yang begini, jangan sampai didiamkan,” tukasnya.

Diakui Anri pihaknya sudah mengundang, BPN Kabupaten Tangerang dan Kejaksaan Negeri Tigaraksa, untuk hadir. Namun disayangkan, ternyata kedua instansi tersebut, tidak ada yang hadir. (pudin/bay).

5,742 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment