DPRD Banten Sesalkan Sikap DLHK Yang Kembalikan Berkas Dugaan Pencemaran Sungai Cidurian

 

SERANG, (B1) – Masyarakat dan Anggota DPRD Provinsi Banten menyesalkan, putusan DLHK Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, karena tidak mau bertindak atau memproses dugaan penceramaran lingkungan oleh PT. Berkah Manis Makmur dan PT. Frans Putra Tex yang berada di Cikande Serang. Berkas temuan dari masyarakat tersebut dikembalikan DLHK Provinsi ke Anggota DPRD Provinsi Banten, Ali Nurdin. Pengembalian berkas dilakukan di gedung DPRD Provinsi Banten, Kamis (18/10/18).

Atas pengembalian berkas itu Ali Nurdin, mengaku sangat menyesalkan, keputusan DLHK Provinsi.

“Menyesalkan tentunya. Karena mereka (DLHK,red), tidak mau bertindak dan tidak mau memproses. Kemungkinan masyarakat sendiri yang akan memperoses lelaporan ke Pemerintah Pusat,” tegasnya.

Ali menyatakan, akan turut serta masyarakat untuk melaporkan dugaan pencemaran lingkungan tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

“Saya akan mengawal masyarakat melaporkan dugaan pencemaran sungai Cidurian ke KLHK,” tandasnya.

Muhammad Hakim Ketua Gerakan Muda Pintu Tanah Air Provinsi Banten, ada sekitar 14 lerusahaan yang terindikasi pencemaran lingkungan ke sungai Cidurian. Namun baru dua perusahaan yang sudah dilakukan uji laboratorium.

“Semuanya ada 14, namun yang sudah terindikasi dan dilakukan uji lab baru dua yakni PT. Berkah Manis Makmur dan Frans Putra Tex,” ucapnya.

Menurutnya dengan adanya penyerahan pelimpahan perkara dugaan pencemaran lingkungan dari DLHK Provinsi Banten kepada masyarakat, itu artinya masyarakat siap melaksanakan pengaduan atau pelaporan ke KLHK dengan membawa semua bukti-bukti yang ada.

“Setelah adanya penyerahan pelimpahan berkas tersebut. Masyarakat akan bawa bukti hasil lab, temuan berupa foto, video, rekaman dan surat-surat lainnya, ke KLHK .sebagai bukti dugaan pencemaran lingkungan,” tandasnya.

Sementara, Edi Wiryanto Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLHK Provinsi Banten memberi arahan pengaduan ke KLHK, jika pengaduan masyarakat tidak dapat direspon.

“Pengaduan tidak direspon, bisa diadukan ke yang lebih tinggi ke kementerian. Hal itu sesuai Permen LHK RI no. 22 tahun 2017, masyarakat aendiri boleh mengadukan,” jelasnya.

Edi menambahkan, nanti setelah menyerahkan berkas pengaduan ke Satgas Pengaduan di pusat, akan diverifikasi langsung. Dan satgas bisa turun langsung ke lapangan.

“Ke tim satgas. Biasanya pengaduan diterima, lalu diverifikasi dan bisa turun ke lapangan langsung,” ungkapnya.

Menurutnya apabila benar terjadi pencemaran sungai Cidurian dan masyarakat terdampak, kemungkinan pula akan dihitung kerugian oleh pakar, di Direktorat Pengawasan dan Pengaduan.

“Kalau terbukti, akan dihitung kerugian masyarakat oleh pakar tentunya,” pungkasnya. (santi) .

2,218 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment