SERANG, (B1) – Salah satu indikator penyebab tertinggalnya suatu daerah selain rezim pemerintahan yang ‘controling’ nya lemah, juga budaya korupsi cenderung akan mengarah ke daerah tersebut.
Hal tetsebut dikatakan Oman, Direktur Mata Banten saat menjadi pembicara pada kegiatan ‘Refleksi Mahasiswa Banten dalam Melawan Korupsi’ yang diinisiasi oleh Komunitas Soedirman 30 (KMS30), di halaman parkir ilmiah kampus UIN SMH Banten, Senin (21/5/18).
Oman menilai, korupsi merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa. Adapun cara untuk menghadapi korupsi, yakni dengan cara pandang berjamaah terhadap anti korupsi harus sama agar tidak ada saling curiga antar elemen yang sedang menggali kasus korupsi.
“Untuk menangkal berjamurnya korupsi, mahasiswa harus bentuk patner lokal seperti ICW. Selain itu dalam membangun kesadaran anti korupsi jangan hanya menjadi konsumsi kaum akademisi. Akan tetapi semua elemen harus bisa terlibat,” ungkapnya.
Menurutnya,mahasiswa harus bisa berperan menjadi aktor dalam mengawal dan mensosialisasikan sadar anti korupsi kepada masyarakat.
“Kalau dulu korupsi hanya di istana, tetapi saat ini korupsi 90 persen terjadinya di daerah, bahkan sudah sampai ke tingkat desa. Sementara dari mahasiswa yang ada di Banten aksi kontrolnya kurang,” jelasnya.
Sementara itu, Ade Irawan, peneliti ICW menuturkan menambahkan, terjadinya korupsi di daerah biasanya dilakukan kebanyakan oleh tiga unsur, yakni Pemimpin Daerah, DPRD, dan Pengusaha. Sementara Penanganan kasus korupsi di Banten berbeda dengan di daerah yang lain. Karena ia menilai bahwa, Kasus korupsi yang sedang ditangani KPK bisa dikatakan paling lambat. Padahal KPK menyampaikan bahwa Banten ini menjadi target kerjanya KPK.
“Modusnya kan dalam melakukan korupsi itu kebanyakan dari manipulasi anggaran, baik penerimaan anggaran dari APBN dan APBD, dari sisi retribusi pajak, dan modus primitif lainnya seperti halnya penggelapan pengadaan atau program,” pungkasnya. (faiz).
