Sikap IMKT Soal Tenaga Kerja Asing

 

Oleh: Bagus Muhamad Rijal.

Ikatan Mahasiswa Kabupaten Tangerang (IMKT) punya sikap soal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Perpres Nomor 20 tahun 2018 ini kebijakan yang kurang tepat, yang pertama karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang kedua tidak memiliki landasan sosiologis” ucap duta pemuda Indonesia-Tiongkok 2016, ini.

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, hal ini bisa dilihat dari, UU 13 tahun 2003 yang mewajibkan adanya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Namun dalam Perpres 20 tahun 2018 ini ada kelonggaran untuk tidak dibutuhkan RPTKA, seperti komisaris dan direksi, serta pekerja yang dibutuhkan pemerintah.

Terlebih pada pasal 6 ayat (1) Perpres ini, berpotensi menutup ruang pekerja profesional Indonesia untuk menduduki jabatan di perusahaan karena TKA boleh menduduki jabatan yang sama di beberapa perusahaan.

Selanjutnya, Pasal 9 Perpres tersebut yang menyatakan pengesahan RPTKA adalah izin menggunakan TKA merupakan sebuah kekeliruan karena RPTKA itu beda dengan izin TKA yang dalam Perpres 72 Tahun 2014 disebut Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

“Pepres 20 ini menghapuskan IMTA. Rencana kerja dan izin adalah hal yang berbeda, sehingga dengan persyaratan Pasal 9 ini maka TKA akan sulit diawasi,” ujarnya.

Belum lagi pasal 10 Perpres 20 tahun 2018 yang menyatakan tidak dibutuhkan RPTKA bagi komisaris dan direksi serta pekerja-pekerja yang dibutuhkan pemerintah (pasal 10 ayat 3) maka sudah dipastikan TKA seperti komisaris, direksi dan pekerja-pekerja yang dibutuhkan tidak perlu izin lagi.

“Ini artinya mereka kerja tanpa izin lagi dan akibatnya berpotensi menurunkan pemasukan kompensasi TKA dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang US$ 100 per orang per bulan. PNBP bisa menurun dari TKA,” jelasnya.

Selain bertentangan dengan Undang-Undang, Perpres juga tidak memiliki landasan sosiologis. Karena kenyataan yang ada di dalam masyarakat kita saat ini kesulitan mencari pekerjaan, makanya arus deras penolakan pun terjadi.

“Disaat rakyat masih kesulitan mendapat pekerjaan, pemerintah justru membuat peraturan yang menyederhanakan proses masuknya TKA, ya jelas terjadi penolakan, apalagi presiden punya janji menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan, lebih baik presiden fokus kesana” paparnya.

Aktivis sosial ini juga menyayangkan respon pemerintah yang su’udzon terhadap rakyat, dan berpesan agar lebih bijak dalam menyikapi respon masyarakat.

“Semoga pemerintah lebih bijak, menganggap penolakan perpres ini karena tahun politik sangatlah tidak bijak, toh rakyat sudah cerdas, pemerintah justru harus berterimakasih karena banyak yang mengingatkan pemerintah agar tidak salah arah” ucapnya. (***).

 

Biodata Penulis:

– Aktifis IKMT

– Duta Pemuda Indonesia – Tiongkok

1,094 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Related posts

Leave a Comment