SERANG, (B1) – Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat penolakan dari sejumlah mahasiswa di Serang, Banten, Rabu (14/03/18).
Pergerakan demo diinisiasi mahasiswa dua kampus yakni UIN SMH Banten dan Untirta di depan kampus UIN SHM Banten.
Ikut serta aliansi mahasiswa Banten lainnya, diantaranya DPC GMNI Serang, KAMMI Cab. Serang, NDP Banten, UMC Banten, KMS 30, E-Kom LMND Untirta, SAPMA Untirta, SAPMA UIN, KUMALA UIN, BEM KBM Untirta, DEMA-UIN SMH Banten menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Jokowi- JK.
Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah untuk menolak revisi UU MD3, RUU KUHP, MOU TNI-POLRI, hapuskan politik upah murah, wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah dan Demokratis, reforma Agraria, dan kebijakan Kesehatan Indonesia tidak Pro Rakyat.
Disela-sela saat rombongan Jokowi melewati kampus UIN SMH Banten menuju alun-alun Kota Serang sebagai tujuan selanjutnya, mahasiswa dengan spontan dan kompak sempat meneriakan presiden fasis. Sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan polisi.
Kordinator Aksi, Adnan Fathoni, mengatakan, kebijakan pemerintah kian hari menunjukkan watak anti rakyat. Berdikari secara ekonomi sudah sangat jauh dari harapan.
” Dimana pemerintah hari ini yang menjadikan bangsa Indonesia bagaikan barang obral untuk diperdaya. Pasalnya, kebijakan mempermudah Investasi asing dan tenaga kerja asing ditengah belenggu politik upah murah (PP 78) yang menindas rakyat buruh,” katanya.
“Lantas, bagaimana nasib-nasib anak bangsa yang ingin merubah nasib bangsanya,sementara sumber daya alam dan sumber daya manusia didominasi oleh asing?,” Imbuhnya.
Ironisnya, salah satu Ajimat Revolusi Bung Karno yaitu Trisakti dikatakan menjadi konsepsi berpikir pemerintahan Jokowi-Jk diawal pemerintahannya.
“Jika sampai hari ini kebijakan ekonomi tidak dapat dikatakan berdikari, hal ini tidak terlepas dari politik luar negeri yang tidak berdaulat dimana keterlibatan Indonesia, di forum kapitalisme global seperti,WTO,G-20, IMF, dan lainnya,” bebernya.
Dikatakan Adnan, mau tidak mau Indonesia harus berkiblat dan tunduk pada kebijakan global. Ditengah krisis kapitalisme semakin berkembang, si pemodal semakin berjaya berinvestasi dengan banyak pembangunan yang dilakukan sehingga memunculkan maraknya kasus konflik-konflik lahan di Indonesia.
Lanjut Adnan, Reforma Agraria palsu yang dicanangkan hanya berwujud sertifikasi lahan belaka. Sedangkan dalam UUPA 1960 jelas mengandung pengertian bahwasanya Reforma Agaria merupakan pembaharuan/penataan ulang agraria terutama untuk rakyat kecil bukan pemodal, kepemilikan atas tanah dirombak menyeluruh bukan hanya sertifikasi belaka.
Bangsa yang sudah kehilangan kepribadiannya, dengan berbagai permasalahan. Negara Demokrasi yang sudah kehilangan kelaminnya. Revisi UU MD3, hadir sebagai tandingan RUU KUHP Pasal penghinaan Presiden ditambah lagi Nota Kesepahaman TNI-POLRI yang membungkam demokrasi rakyat yang menunjukan watak pemerintahan yang anti kritik.
“Keterbelakangan pribadi anak-anak negeri semakin menurun dengan hadirnya Pendidikan yang tidak membangun karakter nasional dimana dengan mahalnya biaya pendidikan. Dari segi kesehatan, dimana adanya BPJS menunjukkan masyarakat harus menabung dan saling mensubsidi untuk kesehatan mereka. Namun, bagaimana dengan rakyat kecil yang membutuhkan fasilitas kesehatan gratis ?,” paparnya. (faiz).
