Vera Berjanji Pertegas Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Anak

SERANG, (B1) – Bakal Calon Walikota Serang Vera Nurlaela Jaman berjanji akan mempertegas penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Hal itu karena dinilai akan merebut masa depan anak anak di Kota Serang tersebut.
Vera menuturkan, kejadian kekerasan kepada anak dan perempuan di setiap daerah banyak terjadi termasuk di Kota Serang. Menurutnya, meski laporan yang masuk ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Serang sedikit, namun, kejadian di lapangan banyak ditemukan.
Sehingga, kata dia, harus ada penanganan serius dari pemerintah agar tidak sungkan sungkan untuk melapor jika mengalami perbuatan tidak baik tersebut.
Ia juga berjanji akan mendorong pengadaan Sekretariat untuk P2TP2A Kota Serang agar optimal dalan menjalankan tugasnya.
Kemudian, akan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindakan kekerasan yang sering menimpa anak anak dan perempuan baik di lembaga pendidikan maupun di forum tertentu.
“Bisa mendorong sekretariat, kemudian ingin sosialisasi yang lebih kepada masyarakat oleh Dinas terkait. Juga Dinas Pendidikan menjadi bagian untuk meningkatkan keamanan bagi anak anak dan perempuan Kota Serang,” kata Vera Nurlaela Jaman seusai menghadiri kegiatan Rapat Kordinasi (Rakor) P2TP2A Kota Serang di Gedung PKPRI  Serang di Rau Kota Serang, Selasa (14/8/17).
Dirinya sangat yakin upaya tersebut dapat dilakukan karena menyangkut masa depan masyarakat Kota Serang. Saat ini, ujar Vera, berbagai upaya sosialisasi telah dilakukannya, sebab, dirinya masih memiliki tanggung jawab sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Serang.
Ia menegaskan, untuk terpilih menjadi Wali Kota Serang periode 2018-2023 dirinya terus melakukan penjajakan politik kepada tokoh masyarakat, partai dan komunitas tertentu. Selanjutnya, sosialisasi intens di masyarakatpun, ujar dia, masih terus dilakukan.
Sementara itu, Sekretaris P2TP2A, Lilis Sumiyati mengungkapkan laporan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dihimpun selama 2017 hanya mencapai pada angka enam. Padahal, ujar dia, laporan yang diungkap oleh aparat kepolisian lebih dari itu.
Hal itu karena kebanyakan masyarakat yang mengalami kasus tersebut enggan untuk dilaporkan ke P2TP2A. Kendala yang dia terima adalah minimnya anggaran dan sikap malas masyarakat. Menurutnya, kebutuhan ideal untuk kegiatan sosialisasi dan yang lainnya Rp 300 juta sampai Rp 500 juta.
Sementara yang ia terima sepanjang tahin ini hanya Rp 230 juta. “Jejaring kita kan banyak, kita kan tidak sendiri, butuh menggandeng  psikologi dan aparat kepolisian,” ujarnya. (Arai).

Loading

Related posts

Leave a Comment