SERANG, (B1) – Polling Centre dan Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil survey anti korupsi tahun 2017. Yang mengejutkan 54 persen masyarakat Banten menilai korupsi masih meningkat.
Dalam survey yang dilaksanakan di semua daerah di Indonesia tersebut ICW menyimpulkan tahun 2016 hingga 2017 pandangan masyarakat terhadap kegiatan korupsi tidak ada perubahan signifikan.
Namun, optimisme masyarakat terhadap pencegahan dan penindakan terhadap korupsi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.
Sama halnya dengan daerah lain, Provinsi Banten menjadi salah salah satu daerah yang dijadikan tempat penelitian oleh organsasi yang bergelut dibidang anti korupsi itu.
Polling Centre melakukan survey di 8 daerah di Provinsi Banten yakni Kabupaten Serang dengan sasaran 66 sampel 6 Desa, Kabupaten Pandeglang 55 sampel 5 Desa, Kabupaten Lebak 55 sampel 5 Desa, Kabupaten Tangerang 132 sampel 13 Desa, Kota Tangerang 77 sampel 7 Kelurahan, Kota Cilegon 22 sampel 2 Kelurahan, Kota Serang 33 sampel 3 Kelurahan dan Kota Tangerang Selatan 30 sampel 3 Kelurahan.
Sehingga kegiatan survey tersebut melibatkan 470 sampel dan 44 Desa/Kelurahan.
Berdssarkan hasil survey Polling Centre ICW yang dilakukan sejak April sampai dengan Mei 2016 lalu itu menyebutkan 54 persen masyarakat Banten menyatakan korupsi meningkat dari tahun sebelumnya, 38 persen tidak mengalami perubahan, 8 persen menurun.
Hasil survey ini tidak jauh berbeda dengan persepsi masyarakat tahun 2016 lalu yang menyebutkan 67 persen menyatakan korupsi meningkat, 22 persen tidak mengalami perubahan dan 9 persen menurun.
“Dari hasil penelitian ini, kami bisa menarik kesimpulan, Warga Banten terus pesimis terhadap tren korupsi, optimis tentang keseriusan pemerintah untuk melawan korupsi meningkat dari level yang sudah tinggi, ada perbedaan yang signifikan antara mengajukan keluhan dan pengalaman melakukan pengaduan keluhan yang sebenarnya, suap adalah bentuk korupsi yang paling umum,” kata pihak Polling Centre Prazna Fadila saat menjadi pembicara pada Desiminasi Hasil Survei Nasional Anti Korupsi di Hotel Amaris Kota Serang, Selasa (8/8/17).
Ia mengatakan, atas dasar hasil survey tersebut maka yang harus dilakukan pihaknya dan semua aktivis anti korupsi adalah menjadikan masyarakat yang tinggal di pedesaan dan tak berpendidikan menjadi sasaran edukasi.
“Yang menjadi target edukasi kita adalah mereka yang tinggal di Desa, penghasilan rendah harus target edukasi kita, kenapa mereka menyatakan kegiatan suap masih dianggap hal yang wajar itu menjadi alarm buat kita semua potensi korupsi masih ada, jadi bagaimana caranya PR kita semua memperbaiki persepsi masyarakat supaya bahwa ini semua harus segera ditingglakan,” ucapnya.
Koordinator ICW, Ade Irawan, mengatakan kegiatan pengawasan korupsi yang dilakukan oleh berbagai pihak harus menjadi tanggung jawab bersama.
Menurutnya, semua memiliki kewajiban untuk menyadarkan masyarakat agar tidak melakukan hal hal yang masih diangap wajar seperti suap dan sebagainya.
“Baru baru ini kita ketahui bersama kasus pembakaran hidup hidup oleh masyarakat Bekasi. Pada kasus itu masyarakat seolah sangat geram dengan perbuatan pelaku, mengapa pada kasus korupsi biasa saja,” ucapnya. (Abdulrohman).
