SERANG, (B1) – Hasil Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) II Pengurus Pimpinan Wilayah (PW) Mathla’ul Anwar (MA) Provinsi Banten di Hotel Le Dian Kemarin, merumuskan berbagai rekomendasi, salah satunya adalah akan melakukan pembenahan untuk ratusan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).
Hal itu dilakukan, karena MDA tersebut dinilai masih banyak yang belum sejahtera terutama tenaga pengajarnya.
Menurut Ketua PW MA Banten, Babay Syjawandi, itu diupayakan karena 500 lebih madrasah yang dimiliki lembaganya itu rata rata belum sejahtera baik sarana prasarana maupun gurunya.
“Sidang komisi pendidikan, konsen pada pembenahan madrasah yang 500 unit ini, karena hampir 50 persen memprihatinkan terutama madrasah Diniyah. Karena mungkin kalah bersaing dengan SD Negeri. Diniyah kan sore, padahal perannya cukup besar karena 100 persen kan soal agama yang diajarkan di Diniyah termasuk tata bahasa arab, nahwu sorof nah itu masih memprihatinkan ada yang dari bambu bangunannya,” kata Babay saat dihubungi Senin (7/8/17).
Ia menegaskan, sampai saat ini masih ditemukan guru yang digaji oleh yayasan sebesar Rp15 ribu per bulan.
Angka itu, kata Babay, masih sangat jauh dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah disahkan oleh Gubernur Banten tahun kemarin.
Padahal, masih dikatakan Babay, di Provinsi Banten ada 8000 lebih industri yang memiliki kewajiban memberikan dana program Corporate Social Reponsibility (CSR).
Ia menegaskan, CSR adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar.
“Sederhananya bahwa setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial yang ditekankan adalah program pendidikan dan lingkungan,” paparnya.
Pihaknya mengaku, saat ini sedang melakukan pendataan mengenai jumlah madrasah diniyah yang membutuhkan dengan kondisi yang memprihatinkan.
Dirinya mengajak kepada pemangku kebijakan seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan pemilik industri agar dapat memberikan hak masyarakat yaitu CSR.
“Sementara program gubernur yang di RPJMD streising pendidikan cukup besar. MA kan warga Banten yang sekolah di MA kan orang Banten semua adalah orang Banten, kecuali orang Papua. Artinya kalau Pemprov ngebantu MA ya sama aja juga ngebantu program pemerintah,” ujarnya. (Abdulrohman).
