SERANG, (B1) – Untuk bisa melakukan pencapaian target, kantor BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Wilayah Banten terus meningkatkan angka kepesertaan dengan berbagai cara.
Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggandeng Kanwil Kemenag (Kantor Wilayah Kementerian Agama) Provinsi Banten.
Dalam hal ini, kedua belah pihak telah sepakat dan sudah mendatangani PKS (Perjanjian Kerjasama), Rabu (24/5/2017) di Aula Kemenag Provinsi Banten.
Dalam acara penandatangan PKS tersebut, juga digelar acara sosialisasi dan optimalisasi dukungan penyelenggaraan program jaminan sosial yang di selenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga non ASN (Aparatur Sipil Negara) dan lembaga pendidikan, serta lembaga sosial keagamaan dibawah koordinasi Kemenag Banten.
“Kami telah sepakat untuk mengeluarkan instruksi tentang kewajian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh lembaga dibawah koordinasi Kemenag Banten,” ungkap Teguh Purwanto, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten.
Teguh menambahkan, langkah pertama yang akan dilakukan antara kedua pihak adalah dengan cara melakukan pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PKS dan akan digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan awal kesepakatan dan tetap mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sebagai pihak pertama, lanjut Teguh, BPJS Ketenagakerjaan melihat pentingnya menjalin kerjasama strategis dengan berbagai pihak agar seluruh pekerja mendapatkan perlindungan dari segala resiko yang ada.
Saat ini, lanjut Teguh, dari delapan Kabupaten/Kota di Banten, sudah terdaftar sebanyak 24.201 pegawai yang berprofesi sebagai guru MD (Madrasah Diniyah) yang menjadi peserta.
Namun disamping itu, adanya PKS antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenag dianggap penting dilakan, karena pihaknya melihat masih ada kemungkinan dan potensi lainnya yang bisa dicapai pada wilayah kerja Kemenag Banten, agar kepesertaan BPJS bisa meluas dan mencapai target.
“Potensinya cukup besar, dimana diantaranya ada sebanyak 1.094 penyuluh agama honorer. Belum lagi ditambah sekitar 5000 tenaga pengajar yang berada dibawah koordinasi Kemenag Banten,” ucapnya.
Sementara itu, Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) Kemenag Banten, Bazari Syam selaku pihak kedua menegaskan, sudah seharusnya seluruh lembaga ikut serta dalam menyukseskan program pemerintah, terkhusus untuk penyelenggaraan perlindungan pekerja untuk program BPJS Ketenagakerjaan.
“Saya ingin seluruh pekerja di wilayah yang saya pimpin lebih sadar akan pentingnya perlindungan atas jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Bazari Syam.
Dengan perlindungan jaminan sosial, pihak BPJS mengharapkan instansi pemerintahan lainnya dapat segera mengikuti langkah Kemenag Banten dalam menyediakan perlindungan bagi pekerja Non ASN di lingkungan kerjanya.
“Dengan begitu universal coverege dapat segera terwujud, dan kesehjateraan para pekerja juga akan tercapai,” Teguh melanjutkan. (Putra).
