SERANG, (B1) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Wahana Inspirasi Mahasiswa (Wisma) Unsera dan bersama pemuda pemudi Kota Serang menggelar dialoga publik tentang pembubaran HTI dan menjaga keutuhan NKRI.
Dialog publik tersebut di adakan di gedung Pramuka Cikulur, Kota Serang, Selasa, (23/5/2017).
Ketua pelaksana, Rohman mengatakan, dialog publik yang bertema “Peran mahasiswa dam masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI dari khilafah” bertujuan untuk menjaga Keutuhan NKRI dari Khilafah untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan jaringan Tokoh Masyarakat, pemuda dan mahasiswa dalam mengedukasi isu resolusi konflik terkait langkah Pemerintah dalam membubarkan HTI sebagai wujud menjaga kesatuan NKRI dan Perdamaian di Indonesia, khususnya di wilayah Kota Serang dan Banten.
“Mahasiswa sebagai Pelopor Persatuan dan Perdamaian, dan demi terwujudnya kebangkitan Nasional, pencegahan dini terhadap meluasnya ancaman konflik akibat di integrasi yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Bahkan mahasiswa juga bisa memperkuat Pancasila sebagai falsafah bangsa, Bhineka Tunggal Ika adalah simboyan kita dan UUD 45 dasar Negara kita serta NKRI adalah harga mati tak bisa ditawar lagi,” tuturnya.
Salah satu Narasumber, Sekretaris MUI Kota Serang, Amas Tadjuddin dalam paparanya mengetengahkan analisanya dari sisi sejarah, dan pemikiran berkaitan dengan proses mendirikan Negara.
Seiring dengan isu aktualisasi hukum Islam berbasis kepentingan tertentu sebagai sebuah potret perjuangan politis masyarakat yang didominasi oleh kaum muda, serta termasuk didalamnya peran mahasiswa yang sangat menonjol.
Amas Tadjuddin menegaskan, bahwa dilihat dari sisi materi hukum islam, Indonesia sudah memiliki perundang undangan yang diadopsi dari fakta yuridis formal seperti UU Zakat, UU Peradilan Agama, UU Perkawinan, dan lain-lain.
Oleh karena itu, dikatakan Amas, untuk mendirikan negara formal berdasarkan khilafah yang identik dengan pemahaman penggantian negara pancasila dengan idiologi lain dianggap tidak memadai dan tentu bertentangan dengan konsensus nasional, dan siapapun yang hendak mengganti dan atau bertentangan dengan idiologi pancasila harus dibubarkan.
“Disampaikan oleh Menkopolhukam bahwa Hizbut Tahrir dianggap tidak pro pancasila dan tidak turut serta berperan aktif membangun bangsa berdasarkan pancasila, oleh karenanya organisasi apapun yang bertentangan dengan pancasila harus dibubarkan termasuk penyebaran faham dan atribut komunisme yang terkesan sangat marak, ” paparnya.
Sementara itu, Ketua umum GMNI Banten, David sebagai pemberi materi menceritakan secara singkat sejarah tentang peran serta pelajar dan mahasiswa dalam pembentukan Pancasila dan UUD 1945 serta pasca kemerdekaan indonesia.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan NKRI.
“Saya hanya menghangatkan kembali historis landasan indonesia,” katanya. Ia juga mengaku, mahasiswa dinilai perlu untuk menggali Pancasila di alam akar sejarah peradaban bangsa indonesia sesuai dengan pesan bung Karno.”Gotong royong, menjadi akar peradaban bangsa Indonesia, “katanya. (Stevan).