TANGERANG, (B1) – Penyalahgunaan anggaran negara atau yang lebih akrab dengan sebutan Korupsi bisa terjadi oleh siapa dan dimana saja. Namun demikian korupsi ternyata berpangkal saat sebuah perencanaan kegiatan dilakukan.
Demikian dikatakan Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Ade Irawan saat diskusi publik yang dilakukan oleh DPC PDIP Kota Tangerang dengan tema “APBD dan Korupsi”. Diskusi diadakan di ruang Bamus gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu, (5/3/17).
Dikatakan Ade, sebenarnya pola korupsi yang terjadi di Indonesia hampir sama.Yakni bagaimana memenangkan sebuah tender atau proyek yang ada di Pemerintah Pusat (APBN) ataupun di daerah APBD.
Di Indonesia pengaturan sebuah proyek untuk dimenangkan oleh pihak ke tiga sudah diatur sedemikian rupa hingga muncul siapa pemenangnya. Pelaksanaan tender atau lelang biasanya dilakukan hanya untuk melaksanakan aturan atasan atau pimpinannya. Pelaksana lelang hanya bertugas mengatur bagaimana pihak ke tiga yang sudah diatur kemanangnnya dapat memenuhi persyaratan untuk dimenangkan.
“Pola korupsi bermula dari perencanaan. Yakni mengutak-atik besaran anggaran kegiatan hingga menitipkan siapa yang akan dimenangkan dalam tender tersebut,” kata Ade.
Lanjut Ade, setelah perencanaan, tahapan yang rawan korupsi pada kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah yakni saat eksekusinya. Saat eksekusi biasanya pelaksana kegiatan mencoba bermain dengan memakai beberapa barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
Oleh karenanya tidak jarang sebuah kegiatan yang menggunakan APBN atau APBD dalam pelaksanannya sering melanggar ketentuan. Pola korupsi demikian yang sering ditemukan di Indonesia, berbeda dengan yang terjadi di negara maju.
“Kalau di sana (negara maju,red) pola korupsi dengan cara melipatgandakan keuntungan. Kasus-kasus korupsi di Banten sudah banyak contohnya,” tegasnya.
Sementara itu, Plh Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Ananta Wahana mengatakan, diskusi publik dengan tema “APBD & KORUPSI” merupakan diskusi seri ke dua. Dirancang sebagai kombinasi model konsolidasi internal dan penggalangan ide membangun kota tanpa korupsi.
“Ini relevan dengan lima program mantap partai yaitu mantap organisasi, mantap ideologi, mantap kader, mantap program dan mantap sumber daya,” terang Ananta.
Dikatakan, sebelumnya DPC dan Fraksi PDI Perjuangan Kota Tangerang belajar memahami design Perencanaan Pembangunan dari FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran). Karena itu perlu mendapatkan tambahan pencerahan tentang APBD dan Korupsi dari Aktivis dan Penggiat Anti Korupsi ICW agar paham dan tidak terperosok dalam tindakan yang tergolong kejahatan luar biasa itu.
Sengaja melibatkan para PAC pengurus partai ditingkat Kecamatan untuk pemahaman dan deteksi dini kader sebelum terlibat dalam politik praktis. Agar murni menyiapkan kader partai paham kebijakan publik sehingga bisa berperilaku sebagai pelaku politik dan pengontrol kebijakan.
“Dengan demikian diharapkan tidak akan menambah deretan daftar politisi yang terjerat kasus korupsi APBD, justru dari diskusi publik ini akan terbangun semangat memahami untuk membasmi,” tandasnya.
